SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali naik level. Bukan cuma jalan dan hunian, kini giliran simbol kekuasaan negara ikut dipancang. PT Hutama Karya (Persero) resmi menandatangani kontrak pembangunan kawasan Mahkamah Agung (MA) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di IKN, Kamis 4 Desember 2025.
Penandatanganan kontrak dilakukan bersama Otorita IKN dan konsorsium pelaksana proyek (KSO), serta disaksikan langsung Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. Pesannya jelas: IKN bukan lagi wacana, tapi sudah masuk fase “bangunan serius”.
Proyek ini menandai dimulainya pembangunan pusat lembaga yudikatif dan legislatif di ibu kota baru. Artinya, bukan sekadar gedung megah, tapi juga simbol penegakan hukum dan demokrasi yang akan menjadi wajah baru Indonesia ke depan.
Untuk proyek kawasan Mahkamah Agung, Hutama Karya menggandeng PT Jaya Konstruksi dalam skema kerja sama operasi (KSO). Kawasan ini dirancang bukan hanya sebagai gedung peradilan, tetapi juga ruang publik yang terhubung dengan Plaza Keadilan, lengkap dengan konsep arsitektur modern yang tetap membawa ruh Nusantara.
Sementara itu, pembangunan kawasan MPR dikerjakan melalui KSO Hutama Karya – Wijaya Karya – BAP. Kawasan ini akan mencakup gedung MPR, museum, masjid, hingga ruang terbuka yang terintegrasi dengan Plaza Demokrasi atau Serambi Musyawarah. Singkatnya, tempat para wakil rakyat bermusyawarah, tapi juga ramah untuk publik.
Secara luas, total area konstruksi kedua kawasan ini mencapai lebih dari 150 ribu meter persegi. Skala proyeknya besar, tanggung jawabnya juga berat. Tak heran jika Hutama Karya mengusung teknologi konstruksi modern demi memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan keberlanjutan pembangunan.
Bagi Otorita IKN, proyek ini menjadi bukti bahwa pembangunan IKN berjalan paralel: fisik, fungsi, dan simbol kenegaraan dibangun bersamaan. Sementara bagi Hutama Karya, proyek ini menambah daftar portofolio strategis dalam pembangunan infrastruktur nasional.
IKN pun pelan tapi pasti berubah wajah. Dari hutan ke kota, dari rencana ke kenyataan. Dan kini, hukum serta demokrasi sudah punya alamat baru.
Infografis Ringkas – Proyek Gedung MA & MPR di IKN
| Komponen | Informasi Utama |
|---|---|
| Proyek | Pembangunan Kawasan Mahkamah Agung & Majelis Permusyawaratan Rakyat |
| Lokasi | Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Ibu Kota Nusantara |
| Tanggal Kontrak | 4 Desember 2025 |
| Pelaksana Utama | PT Hutama Karya (Persero) |
| KSO Kawasan MA | Hutama Karya – Jaya Konstruksi |
| KSO Kawasan MPR | Hutama Karya – Wijaya Karya – BAP |
| Luas Kawasan MA | ± 79.179 m² |
| Luas Kawasan MPR | ± 74.196 m² |
| Total Luas Konstruksi | ± 153.000 m² |
| Fasilitas Utama | Gedung MA, Gedung MPR, Museum, Masjid, Plaza Publik |
| Konsep | Arsitektur modern–Nusantara, ruang publik terintegrasi |
| Timeline | Tahap konstruksi dimulai pasca penandatanganan kontrak |
| Nilai Kontrak | Belum diumumkan secara terbuka |
(Anton)
