SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menegaskan bahwa Indonesia memiliki hak penuh untuk mengembangkan sistem pembayaran digital nasional secara mandiri melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Hal ini disampaikannya dalam merespons sikap keberatan dari Pemerintah Amerika Serikat terhadap perluasan penggunaan QRIS dalam negeri.
“QRIS adalah bagian dari upaya besar kita dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif. Teknologi ini telah terbukti membantu pelaku UMKM, memperluas akses transaksi nontunai, dan menciptakan efisiensi di berbagai sektor,” ujar Eddy.
Menurutnya, pengembangan sistem pembayaran lokal merupakan bagian penting dari menjaga kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional, bukan upaya diskriminatif terhadap pihak asing.
“Kita tidak sedang membatasi pihak luar, tapi kita juga tidak bisa begitu saja membiarkan dominasi sistem asing tanpa kejelasan regulasi. Ini soal menjaga kemandirian ekonomi nasional,” tegas Anggota Komisi XI DPR RI itu.
Buka Kerja Sama, Tapi Ada Aturan Main
Menanggapi isu keterbukaan pasar dan kompetisi sistem pembayaran digital, Eddy menyatakan bahwa Indonesia tetap terbuka terhadap partisipasi internasional, selama prinsip keadilan ditegakkan.
“Kalau ada perusahaan asing yang ingin masuk dan ikut dalam sistem pembayaran nasional kita, silakan saja. Asalkan mereka mengikuti aturan yang berlaku dan bersedia bersaing secara fair dengan pelaku lokal,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa sistem QRIS tidak bersifat eksklusif dan tetap memungkinkan kolaborasi lintas negara.
“QRIS bukan sistem yang tertutup. Siapa pun yang ingin berpartisipasi, baik dari dalam maupun luar negeri, harus melalui prosedur yang benar. Kita terbuka, tapi kita juga punya aturan main,” lanjutnya.
Digitalisasi Keuangan untuk Rakyat, Bukan Tekanan Asing
Sebagai Wakil Ketua Umum PAN dan mantan profesional di sektor keuangan selama lebih dari dua dekade, Eddy mengajak semua pihak untuk tetap fokus pada misi utama digitalisasi yaitu memberdayakan rakyat dan pelaku UMKM.
“Kita jangan goyah hanya karena ada tekanan atau keberatan dari luar. Fokus kita adalah memberdayakan rakyat, UMKM, dan mempercepat inklusi keuangan nasional. Itu prioritas utama kita,” pungkas Eddy.
DSK | Foto: HO-Humas MPR RI
