SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Komisi I DPR belum bisa memastikan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Pasalnya, Komisi I sedang membahas UU tentang Penyiaran sehingga sesuai aturan, maka alat kelengkapan Dewan hanya boleh membahas satu UU saja setiap masa sidang.
Karena itu, kata Anggota Komisi I DPR Yan Permenas Mandenas, pihaknya akan menggelar rapat internal untuk membahas agenda tentang revisi UU ITE pada masa sidang berikutnya.
Dalam rapat itu akan diputuskan apakah revisi tersebut akan menjadi fokus Komisi I atau menyelesaikan pembahasan UU Penyiaran.
“Karena dalam satu masa sidang kita tidak mungkin membahas 2 UU. Kita harus menyelesaikan 1 UU dahulu, baru kita membahas UU yang baru, apabila UU yang kita bahas itu ditetapkan di paripurna,” kata Yan Permenas dalam Forum Legislasi bertajuk ‘Membaca Arah Revisi UU ITE, Akankah Ruang Multitafsir Dipersempit? di Jakarta, Selasa (22/11/2022).
Yan Permenas menuturkan, pihaknya berharap bisa menyelesaikan revisi UU ITE pada 2023. Dengan begitu, UU ITE bisa menjadi salah satu rambu untuk menghadirkan suasana pemilu yang kondusif di 2024.
“Jadi, ke depannya nanti kita bisa menjaga atau mengatur lalu lintas komunikasi di dunia digital secara baik. Sistem siber kita harus perlu dilakukan penyesuaian lagi apabila regulasi itu sudah bisa memberikan perlindungan bagi setiap orang yang memang menggunakan media komunikasi melalui media digital,” ujar Yan Permenas
Revisi UU ITE, kata Yan Permenas , diharapkan menjadi jawaban atas berbagai macam tuntutan masyarakat yang selama ini. Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat yakni tentang pasal-pasal yang dinilai multitafsir.
Itu sebabnya, UU ITE harus memberi kepastian hukum, sehingga pasal-pasal yang dinilai memiliki makna multitafsir dapat dipertegas.
Dengan demikian, UU ITE ke depan dapat benar-benar menjadi salah satu payung hukum yang harus dipatuhi setiap orang yang menggunakan media komunikasi di dunia digital.
Di samping itu, UU ITE juga harus konsisten dalam proses penegakan hukum dan kepastian waktu yang memberi kemudahan serta tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Akhirnya UU ini memberikan jaminan bagi masyarakat dalam menuntut haknya ketika memenuhi unsur-unsur pelanggaran di dalam UU ITE. Itu yang kita harapkan,” katanya. (wwa)
