SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memastikan tidak ada penundaan pilkada serentak yang telah ditetapkan dihemat pada 9 Desember 2020. Penegasan dilontarkan menyusul banyaknya suara penolakan dari berbagai pihak termasuk dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
“Korea Selatan dan Spanyol sudah menggelar pilpres serta Amerika Serikat pada November 2020 mendatang. Kedua Kedua negara itu menggelar pilpres di saat pandemi Covid-19. Jadi, tak ada negara yang menunda pemilu, justru menggelarnya dan partsipasi rakyatnya lebih besar dari biasanya,” tegas Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam forum legislasi bertajuk ‘Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19 di Gedung DPR, Senapan, Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Doli mengaku Komisi II DPR RI sudah menggelar rapat sebanyak sembilan (9) kali untuk memutuskan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang. Keputusan itu setelah melalui pertimbangan dari Kemendagri, Gugus Tugas Covid-19, KPU, Bawaslu dan berbagai UU dan putusan pemerintah yang sudah mendukung.
Lebih jauh Doli menjelaskan Perppu No. 2 tahun 2020 juga sudah disepakati dan akan segera disahkan menjadi UU di paripurna DPR. Pihaknya pun telah meminta penjelasan pemerintah, KPU, Bawaslu, Gugus Tugas Covid-19 berikut anggarannya dengan Menkeu RI Sri Mulyani.
“Semua sudah siap. Justru, anggaran itu sudah berjalan untuk tahapan penyelenggara pilkada sekarang. Kalau ditunda, DPR tidak tahu bagaimana menganggarkan kembali nanti, sementara dananya sudah terpakai,” ujarnya.
Pilkada 2020 sendiri akan dilaksanakan secara serentak di 224 Kabupaten dan 37 kota di Indonesia serta 270 Kota/Kabupaten ini tersebar di 9 Provinsi.
Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang tetap pada pendiriannya kalau DPD RI tetap menolak, karena kekhawatiran pilkada itu akan menjadi clester baru bagi penyebaran Covid-19. Sebab yang paling utama adalah menyelematkan rakyat melalui pengendalian Covid-19.
“Apalagi, belum ada tanda-tanda penurunan, apalagi sampai titik nol. Jadi, sebaiknya ditunda dan 270 kepala daerah cukup dengan Plt,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emmanuel Melkiades Laka Lena menilai jika pilkada serentak tersebut akan sukses kalau semua disiplin dengan protokol Covid-19, sehingga agenda kebangsaan ini berjalan dengan baik.
“Yang penting komitmen anggaran harus clear. Jangan dipersulit. Seperti kesehatan untuk Covid19 ini ternyata masalahnya bukan di Kemenkes RI, melainkan di administrasi keuangan yang rumit,” kata Melky.(DSK)
