SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb. Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19 sangat mendesak dan urgen untuk dilakukan menyusul adanya beberapa isu dan permasalahan krusial.
“Masalah krusial diantaranya bantuan sosial tumpang tindih dan tidak tepat sasaran antara bantuan sosial dan bantuan non-tunai baik dari pusat maupun daerah yang dialokasikan dalam APBN/APBD serta masyarakat, ” kata Ace saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Kabupaten Bandung, Kadinsos Kabupaten Bandung beserta jajaran, serta Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung di Kantor Bupati Kabupaten Bandung, Selasa (30/6/2020).
Ace menambahkan banyak pemerintah daerah berpendapat dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan hanya bersifat administratif berdasarkan data kependudukan, dan setelah itu diserahkan ke Pusdatin Kemensos RI. Namun setelah terjadi perubahan tidak dijelaskan daftar perubahannya sehingga Pemerintah Daerah tidak mengetahui data perubahannya.
“Karenanya, data kemiskinan harus dibuka secara transparan dan dijadikan public assessment serta adanya standar atau indeks besaran bantuan sosial, ” kata politikus Partai Golkar itu.
Permasalahan lainnya lanjut Ace adalah terkait proses verifikasi dan validasi data kemiskinan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi agar data kemiskinan senantiasa up to date.
“Namun demikian mekanisme pelaporan dan pemutakhiran data kemiskinan mulai dari kelurahan dan kecamatan, ke Bupati/Wali Kota, ke Gubernur sampai terakhir ke Menteri Sosial RI serta proses koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, tetap saja masih banyak data yang tidak akurat dan valid,” katanya.(Riana)
