SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 akhirnya resmi diketok DPR RI. Dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026), RUU APBN 2027 disahkan menjadi undang-undang.
Dalam APBN 2027, pemerintah dan DPR menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut membuat defisit anggaran ditetapkan sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka belanja tersebut lebih tinggi dibandingkan rancangan awal pemerintah yang menempatkan belanja negara di kisaran Rp4.097,19 triliun. Penyesuaian dilakukan selama pembahasan bersama Banggar DPR dan pemerintah.
Target APBN 2027 juga cukup ngebut. Pemerintah dan DPR memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen.
Untuk menopang target tersebut, sejumlah asumsi ekonomi makro ikut ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi dipatok 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Sementara harga minyak mentah Indonesia atau ICP ditetapkan US$75 per barel. Lifting minyak bumi ditargetkan 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari.
Pajak Jadi Andalan Penerimaan
Dari sisi penerimaan, pajak masih menjadi salah satu sumber utama.
Penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp2.911,95 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp2.593,35 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp318,6 triliun.
Selain itu, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ditargetkan mencapai Rp522,48 triliun, sedangkan penerimaan hibah dipatok sekitar Rp666,3 miliar.
Artinya, pemerintah masih harus bekerja keras menggenjot penerimaan agar target belanja yang jumbo tetap bisa ditopang.
Belanja Kementerian Tembus Rp1.556 Triliun
Untuk belanja kementerian/lembaga, pemerintah dan DPR menyepakati anggaran sebesar Rp1.556,89 triliun.
Sementara belanja non-kementerian/lembaga ditetapkan sebesar Rp1.814,36 triliun.
Pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp671,16 triliun, sedangkan keseimbangan primer masih mengalami defisit sekitar Rp20,85 triliun.
Sebelum disahkan, pembahasan RAPBN 2027 sempat mengalami sejumlah penyesuaian. Reuters melaporkan belanja pendidikan naik menjadi sekitar Rp497 triliun, sementara anggaran pertahanan disebut mencapai sekitar Rp335 triliun. Di sisi lain, subsidi energi mengalami penyesuaian.
Delapan Prioritas Pemerintah
APBN 2027 juga diarahkan untuk membiayai delapan program kerja prioritas nasional.
Delapan fokus tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan serta ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Prioritas tersebut kemudian diperkuat dengan sektor pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi serta diplomasi ekonomi.
Target Ekonomi 6 Persen Jadi Tantangan
Target pertumbuhan ekonomi 6 persen menjadi salah satu poin yang cukup mendapat perhatian dalam pembahasan APBN 2027.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan target tersebut menjadi bagian penting dari desain APBN 2027.
Sementara Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut kebijakan fiskal 2027 tetap dirancang ekspansif, tetapi tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
“Kebijakan fiskal harus tetap prudent, tetapi kebijakan fiskal tidak pasif,” ujar Suahasil dalam pembahasan bersama Banggar DPR.
Menurut pemerintah, APBN harus tetap hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat sekaligus membuka ruang investasi.
Dengan resmi disahkannya APBN 2027, pemerintah kini tinggal menjalankan rencana belanja dan penerimaan yang sudah disepakati bersama DPR.
Ujian berikutnya tentu bukan lagi soal mengetok angka di ruang sidang, tetapi bagaimana anggaran Rp4.106 triliun lebih itu benar-benar terasa manfaatnya di masyarakat.
(Purwantiningsih)
