SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Kabar baik bagi masyarakat yang kesulitan membiayai pendidikan anak. Pemerintah bersama DPR RI menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun dalam APBN 2027 untuk mendukung program sekolah gratis, termasuk bagi sekolah swasta sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, tidak semua sekolah swasta otomatis mendapatkan fasilitas pembiayaan tersebut. Pemerintah akan melakukan pendataan dan verifikasi untuk menentukan sekolah yang memenuhi kriteria sebagai penerima program.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, mengatakan anggaran sekitar Rp5 triliun telah disiapkan bersama pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan gratis pada 2027.
“Sesuai dengan putusan MK, pada 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih Rp5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta,” ujar Lalu.
Menurutnya, penentuan sekolah swasta penerima program harus dilakukan secara cermat karena setiap lembaga pendidikan memiliki karakteristik dan kemampuan pembiayaan yang berbeda.
Ia menjelaskan, terdapat sekolah swasta yang memiliki fasilitas khusus maupun kurikulum tambahan di luar kurikulum nasional. Beberapa di antaranya menerapkan kurikulum internasional seperti International Baccalaureate (IB) dan Cambridge.
“Swasta mana yang digratiskan? Tentu ada verifikasinya, karena tidak semua sekolah swasta mau digratiskan. Ada juga sekolah swasta yang memang memiliki kelebihan dibandingkan sekolah-sekolah biasa, menggunakan kurikulum nasional, tetapi juga memiliki kurikulum tambahan seperti IB, Cambridge, dan sebagainya,” jelasnya.
Karena itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyusun daftar serta melakukan pemetaan terhadap sekolah swasta yang berpotensi menjadi sasaran program pendidikan gratis tersebut.
Lalu berharap proses pendataan dan verifikasi dilakukan secara transparan, objektif, serta tepat sasaran. Dengan demikian, anggaran negara dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, termasuk pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
Melalui program tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta.
Meski demikian, mekanisme pelaksanaan, kriteria sekolah penerima, serta besaran bantuan untuk masing-masing sekolah masih memerlukan pengaturan lebih lanjut oleh pemerintah.
Dengan persiapan anggaran sekitar Rp5 triliun tersebut, masyarakat kini menantikan bagaimana pelaksanaan program sekolah swasta gratis pada 2027, termasuk siapa saja yang berhak menerima manfaatnya.
(Riana P)
























