SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyepakati sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) pengganti Gibran Rakabuming Raka digelar pada Rabu, 9 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, jadwal tersebut mundur satu minggu dari rencana sebelumnya, yakni 2 Desember 2026. Perubahan dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat kepada MPR untuk meminta tambahan waktu dalam mempersiapkan proses pengisian jabatan wakil presiden.
Muzani menjelaskan, Presiden membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, serta sejumlah tokoh guna mendapatkan pertimbangan sebelum mengajukan dua nama calon wakil presiden.
“Akan tetapi jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu. Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia mengatakan, usulan perubahan jadwal tersebut disampaikan melalui surat Presiden Prabowo dan telah disetujui pimpinan MPR dalam rapat gabungan.
“Karena itu, dalam surat presiden, presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wakil presiden diusulkan tanggal 9 Desember, harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur satu minggu,” katanya.
Selain menetapkan jadwal sidang, MPR juga menyiapkan mekanisme pemeriksaan persyaratan bagi dua calon wakil presiden yang nantinya diajukan Presiden.
Muzani mengungkapkan, terdapat 22 persyaratan yang harus dipenuhi masing-masing calon. Untuk memastikan kelengkapan administrasi dan persyaratan tersebut, MPR telah membentuk panitia verifikasi.
“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani.
Namun, Muzani belum merinci seluruh persyaratan tersebut. Penjelasan lebih detail, termasuk mengenai dokumen ijazah dan kelengkapan administrasi lainnya, akan disampaikan oleh tim verifikasi.
Panitia verifikasi dikoordinasikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan diketuai Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman.
Selain itu, rapat gabungan MPR juga menyetujui pembentukan panitia ad hoc untuk mempersiapkan proses pemilihan dan penetapan wakil presiden. Panitia tersebut dipimpin Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto dan beranggotakan 26 orang.
Muzani menjelaskan, panitia ad hoc bertugas mempersiapkan mekanisme dan teknis penyelenggaraan pemilihan, sedangkan pemeriksaan kelengkapan persyaratan calon menjadi tanggung jawab tim verifikasi.
Pengisian jabatan wakil presiden tersebut mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan itu menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dua calon tersebut berasal dari usulan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum sebelumnya.
Hingga Senin (16/11/2026), Presiden Prabowo belum mengumumkan dua nama calon yang akan diajukan kepada MPR untuk mengisi jabatan wakil presiden.
Dengan jadwal yang telah disepakati, MPR kini mempersiapkan tahapan verifikasi dan pemilihan sebelum menggelar sidang paripurna pada 9 Desember 2026 untuk menentukan sekaligus melantik wakil presiden baru.
(Yulianto)

























