SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong perluasan kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengembangkan investasi dana haji. Upaya tersebut akan diperjuangkan melalui revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Marwan menilai, dana haji yang kini telah mencapai lebih dari Rp200 triliun perlu dikelola secara lebih produktif agar menghasilkan nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah.
Menurutnya, besarnya dana kelolaan BPKH belum sepenuhnya diikuti peningkatan nilai manfaat yang signifikan bagi para jemaah haji.
“Dana kelolaan ini cukup besar. Karena bertambah terus, sekarang sudah di atas Rp200 triliun. Tapi dalam hal timbal balik atau nilai manfaat, kita belum melihat pertumbuhan yang signifikan memberikan dampak manfaat bagi jemaah haji,” ujar Marwan usai memimpin rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama sejumlah menteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Marwan menjelaskan, salah satu poin yang akan diperjuangkan dalam revisi UU Haji adalah memberikan keleluasaan kepada BPKH untuk mengembangkan berbagai instrumen investasi.
Menurutnya, investasi dana haji tidak seharusnya hanya berorientasi pada instrumen keuangan, tetapi juga perlu diarahkan ke sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
Beberapa sektor yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain penerbangan, perhotelan, serta penyediaan konsumsi bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.
“Kalau investasinya lebih cermat, maka kita sebetulnya cukup di ekosistem haji saja. Jadi keuangan ekosistem haji itu meliputi penerbangan, hotel, konsumsi. Mestinya di situ,” jelasnya.
Melalui investasi di ekosistem haji, BPKH diharapkan tidak hanya memperoleh imbal hasil, tetapi juga dapat mendukung kebutuhan pelayanan jemaah. Dengan demikian, pengelolaan dana haji diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi penyelenggaraan ibadah haji.
Meski demikian, Marwan menegaskan perluasan investasi harus tetap disertai prinsip kehati-hatian, keamanan, dan akuntabilitas. Menurutnya, revisi undang-undang juga harus mengatur mekanisme pengamanan investasi, termasuk pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian.
Ia menyoroti ketentuan tanggung renteng dalam aturan sebelumnya yang membebankan tanggung jawab kerugian investasi kepada para pengelola. Ketentuan tersebut dinilai perlu dikaji kembali agar tidak menjadi penghambat pengembangan investasi BPKH.
Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan dana jaminan kerugian untuk mengantisipasi risiko investasi.
“Jangan sampai uang haji ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena salah kelola. Instrumen apa yang akan dipakai untuk mengamankan ini? Kemungkinan-kemungkinan ini saya kira yang akan dimasukkan dalam klausul di pasal-pasal nanti,” tegas Marwan.
Ia menambahkan, keleluasaan investasi harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola, pengawasan, serta mekanisme mitigasi risiko. Hal tersebut diperlukan agar pengembangan dana kelolaan tidak mengorbankan keamanan uang milik jemaah.
Terkait proses legislasi, Marwan menegaskan Komisi VIII DPR RI telah memutuskan untuk mengusulkan revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bukan menggantinya dengan undang-undang baru.
Karena itu, pembahasan bersama pemerintah akan mengikuti mekanisme perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jadi usulan Komisi VIII itu kan diputuskan sebagai revisi. Maka prosedur melakukan revisi itu kita mengikuti peraturan pembuatan perundang-undangan. Kalau penggantian prosedurnya kan tidak seperti itu,” ungkapnya.
Melalui revisi tersebut, Komisi VIII DPR RI berharap pengelolaan keuangan haji dapat semakin berkembang, dengan tetap menjaga keamanan dana jemaah serta meningkatkan nilai manfaat yang dapat dirasakan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
(Akhirudin)
























