SUARAINDONEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI terkait proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan, surat dari Presiden Prabowo telah diterima pimpinan MPR pada Senin (16/11/2026) pukul 11.10 WIB. Surat tersebut selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Gabungan (Ragab) MPR RI.
“Memang tadi kami jam 11.10 WIB terima surat dari Presiden, nanti akan kita bahas di Ragab (rapat gabungan),” kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani belum mengungkapkan isi surat yang disampaikan Presiden Prabowo. Ia juga belum memastikan apakah surat tersebut sudah memuat nama-nama calon Wakil Presiden untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gibran.
Menurut Muzani, seluruh isi dan substansi surat Presiden akan dibahas terlebih dahulu bersama pimpinan MPR dan perwakilan fraksi-fraksi dalam rapat gabungan.
Ia meminta awak media dan masyarakat bersabar menunggu hasil pembahasan tersebut. Muzani memastikan hasil rapat akan disampaikan kepada publik setelah pertemuan selesai.
Rapat Gabungan MPR RI dijadwalkan berlangsung Senin sore di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Salah satu agenda penting yang menjadi perhatian adalah tindak lanjut surat Presiden serta pembahasan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.
Sebelumnya, dalam Rapat Gabungan pada Jumat (13/11/2026), MPR telah menetapkan sejumlah tahapan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
MPR ketika itu menyepakati penyelenggaraan Sidang Paripurna untuk memilih, mengesahkan, dan melantik Wakil Presiden pengganti Gibran. Jadwal awal sidang ditetapkan pada Rabu, 2 Desember 2026.
MPR juga memutuskan meminta Presiden Prabowo mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. Kedua calon tersebut nantinya akan melalui proses verifikasi persyaratan sebelum dipilih dalam Sidang Paripurna MPR.
Untuk mendukung proses tersebut, MPR membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang serta tim ad hoc yang bertugas mempersiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
Namun, perkembangan terbaru juga menunjukkan adanya usulan dari sejumlah fraksi untuk menggeser jadwal Sidang Paripurna dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Habiburokhman menyebut usulan perubahan jadwal tersebut mempertimbangkan benturan agenda kedewanan di DPR dan DPD serta kebutuhan waktu untuk proses verifikasi calon.
Karena itu, hasil Rapat Gabungan yang dipimpin Ahmad Muzani pada Senin sore menjadi penting untuk memastikan perkembangan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden, termasuk kepastian jadwal sidang paripurna dan tindak lanjut surat Presiden Prabowo.
Hingga berita ini ditulis, isi surat Presiden dan nama calon Wakil Presiden yang akan diajukan belum diumumkan secara resmi oleh pimpinan MPR RI.
(Yulianto)
























