SUARAINDONEWS. COM, Jakarta – Polemik dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Tokopedia akhirnya sampai ke meja DPR RI. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turun langsung memanggil perwakilan TikTok dari China, TikTok Indonesia, Tokopedia, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk mengurai simpang siur kabar yang belakangan ramai menjadi perbincangan publik.
Pertemuan tertutup yang digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026), dilakukan setelah DPR menerima banyak laporan masyarakat serta mencermati viralnya isu PHK massal di media sosial.
“Terutama menyangkut isu pemutusan hubungan kerja dari karyawan TikTok yang akhir-akhir ini mengemuka,” ujar Dasco usai pertemuan.
Dalam audiensi tersebut, Dasco menghadirkan langsung perwakilan TikTok dari China, TikTok Indonesia yang mengakuisisi Tokopedia, serta Menteri Ketenagakerjaan agar persoalan bisa dibahas secara terbuka.
Hasil pertemuan itu pun memunculkan sejumlah fakta yang berbeda dari kabar yang beredar. Menurut Dasco, pihak TikTok menegaskan tidak pernah melakukan PHK terhadap seluruh pegawai Tokopedia seperti yang ramai diperbincangkan.
“Yang terjadi adalah penataan internal perusahaan setelah proses akuisisi,” jelasnya.
Tak hanya itu, Dasco juga membantah kabar yang menyebut sebanyak 1.250 karyawan telah kehilangan pekerjaan. Berdasarkan penjelasan manajemen TikTok, jumlah tersebut tidak benar.
“Yang ada sekitar 200 orang mengambil kompensasi dalam proses penataan perusahaan. Sebagian juga kemudian ditempatkan kembali di berbagai unit usaha dalam grup TikTok,” ungkap Dasco.
Isu lain yang ikut beredar, yakni pemindahan tenaga kerja Indonesia ke China, juga ditepis dalam pertemuan tersebut. Dasco menegaskan TikTok justru terus menunjukkan komitmennya berinvestasi di Indonesia.
Menurutnya, setelah mengakuisisi Tokopedia, TikTok Shop memiliki banyak lini bisnis yang terus berkembang sehingga kebutuhan tenaga kerja tetap terbuka.
Melalui langkah ini, DPR berharap polemik yang berkembang di ruang publik tidak lagi dipenuhi informasi yang simpang siur. Dasco menegaskan DPR akan terus mengawal perlindungan hak-hak pekerja sekaligus memastikan investasi digital tetap tumbuh tanpa mengorbankan kepentingan tenaga kerja Indonesia.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian besar karena menyangkut salah satu perusahaan teknologi terbesar yang beroperasi di Indonesia. Di tengah derasnya informasi yang beredar di media sosial, DPR meminta seluruh pihak mengedepankan data dan fakta agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pekerja maupun masyarakat.
(Anton)
