SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pemerintah terus mendorong percepatan transisi hijau sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kemandirian bangsa sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi, sejalan dengan visi Asta Cita.
Sebagai bentuk komitmen terhadap agenda global, Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca melalui Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 31,89 persen pada 2030 dengan upaya mandiri, dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional.
Upaya transformasi menuju ekonomi hijau dijalankan melalui tiga pilar utama, yakni pengembangan Green Energy, penguatan Green Economy, serta penciptaan Green Jobs. Ketiga pilar ini dirancang agar transisi hijau berjalan inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional maupun masyarakat.
“Ambisi besar tersebut tentu membutuhkan landasan ekonomi makro yang kokoh agar transformasi ini dapat berjalan berkelanjutan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional: Transisi Energi Berkeadilan dan Peluang Green Jobs serta Green Economy di Kalimantan Timur dan Indonesia, di Universitas Balikpapan, Selasa (27/1).
Airlangga memaparkan, perekonomian nasional saat ini menunjukkan ketahanan yang solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 5,04 persen (yoy), sementara inflasi Desember 2025 tetap terkendali di level 2,92 persen (yoy).
Ke depan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap kuat, masing-masing sebesar 5,2 persen pada 2025 dan 5,4 persen pada 2026. Optimisme juga tercermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat mencetak rekor tertinggi, PMI Manufaktur Desember 2025 di level ekspansif 51,2, serta Indeks Keyakinan Konsumen yang berada di level 123,5.
Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada November 2025 mencatat surplus USD2,66 miliar. Secara kumulatif Januari–November 2025, surplus mencapai USD38,54 miliar dan telah berlangsung selama 67 bulan berturut-turut.
Sementara itu, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun atau tumbuh 12,7 persen (yoy). Cadangan devisa Indonesia juga berada di level tinggi, yakni USD156,5 miliar pada akhir Desember 2025.
Pertumbuhan kredit yang terjaga sebesar 9,3 persen (yoy), terutama didorong oleh kredit investasi, dinilai semakin memperkuat stabilitas ekonomi serta membuka ruang fiskal untuk mendukung investasi strategis, termasuk di sektor energi bersih.
Dalam konteks transisi energi, Indonesia memiliki potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai 3.686 gigawatt (GW). Khusus Kalimantan, potensinya sekitar 517 GW yang didominasi energi surya.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah mendorong pembangunan green super grid sepanjang sekitar 70 ribu kilometer, pengembangan biofuel B40 hingga B50, serta bahan bakar pesawat ramah lingkungan. Pemerintah juga mengembangkan pemanfaatan hidrogen, energi nuklir, green ammonia, serta teknologi Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCS/CCUS).
Di sisi lain, pengembangan green economy diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan keberlanjutan melalui hilirisasi. Contohnya, pengolahan pasir silika menjadi panel surya serta pemanfaatan mineral strategis untuk produksi baterai kendaraan listrik.
Airlangga menekankan, green economy tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang kerja dalam skala besar, terutama bagi generasi muda. Transisi menuju green economy diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 4,4 juta lapangan kerja baru, dengan porsi tenaga kerja hijau mencapai sekitar 3 persen dari total tenaga kerja nasional pada 2029.
“Untuk mendukung kesiapan SDM, Pemerintah melaksanakan Program Magang Nasional bagi 100 ribu lulusan perguruan tinggi dengan uang saku setara upah minimum. Pemerintah menyiapkan ekosistem dan arah kebijakan, karena itu mahasiswa diharapkan membekali diri agar siap mengisi peran strategis dalam ekonomi masa depan,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian, Pembina YAPENTI-DWK Universitas Balikpapan, Rektor Universitas Balikpapan beserta jajaran, Chair of Governing Board Yayasan Mitra Hijau, serta perwakilan Action Network South East Asia.
(Anton)
