SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengingatkan radikalisme dan bom bunuh diri yang melibatkan generasi millenial, terjadi paska dibubarkannya Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) dan hilangnya materi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dari kalangan Pelajar, mahasiswa dan aparatur negara.
Basarah mengungkapkan sejak BP7 dibubarkan, tidak ada lagi lembaga yang berkewajiban mensosialisasikan dasar dan ideologi negara.
“Dan sejak P4 ditiadakan, tidak ada lagi pelajaran mengenai dasar dan ideologi negara kepada pelajar, mahasiswa dan aparatur negara, ” kata Ahmad Basarah Dialog Empat Pilar, di Media Center Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/4/2021).
Akibat hilangnya BP7 dan P4, lanjut Basarah, generasi millenial mencari-cari ideologi dan dasar negara yang dipakai di negara lain, meski belum tentu sesuai dengan Indonesia. Kondisi ini semakin rumit, karena generasi muda lebih percaya kepada media sosial, daripada media massa konvensional.
“Terbukti tingkat kepercayaan masyarakat kepada medsos mencapai 20,3 persen. Angka ini lebih besar daripada kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang dikeluarkan secara resmi oleh website lembaga pemerintah hanya 15,3 persen, ” kata Basarah.
Basarah menambahkan maraknya aksi radikalisme dan bom bunuh diri dalam kurun 2000-2020, tercatat 553 serangan terror di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Artinya, rata-rata setiap bulan terjadi dua kali aksi teror dalam dua puluh tahun terakhir. Dari jumlah tersebut beberapa pelakunya tergolong masih muda.
Seperti Nana Ikhwan Maulana (20 tahun) pelaku bom bunuh diri di hotel Ritz-Carlton tahun 2009, Dani Dwi Permana (18) pelaku bom bunuh diri di hotel JW Marriot tahun 2009, Sultan Ajiansyah (22) penyerang pos lalu lintas cikokol-tangerang, pada 2016, Rabbial Muslim Nasution (24) pelaku bom bunuh diri di Polrestabes Medan pada 2019, Lukman (26) pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dan Zakiah Aini (26) pelaku teror di Mabes Polri pada 2021.
Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, dulu aksi ekstrimisme didorong oleh faktor ekonomi dan kesejahteraan. Tetapi kini, sudah bergeser menjadi persoalan ideologi, demokrasi dan politik. “Keterlibatan generasi millenial dalam aksi ekstrimisme karena pada usia muda mereka tengah mencari identitas dan jatidiri, ” ujarnya.
Mu’ti berpendapat apabila tidak dapat bimbingan yang benar, niscaya generasi milenial mudah terbawa arus yang mempengaruhinya.
“Ada kekosongan jiwa sehingga gampang dipengaruhi, termasuk untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Juga kurangnya pengetahuan, dan teladan yang bisa mereka temukan, ” ujarnya.
Mu’ti, menilai penanganan ekstrimisme harus menjadi kebutuhan bersama atau semesta partisipatif. Bukan hanya BNPT atau Densus, tapi bersama sama, termasuk menggabungkan partisipasi yang berbeda beda,” kata Abdul Mu’ti.(Bams)
