SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Timwas TKI DPR RI memulai kunjungan kerja lapangan ke Hongkong sebagai kelanjutan dari rapat Timwas sebelumnya. Sesuai dengan tahapan kerja Timwas yang telah melakukan identifikasi masalah pada masa pra penempatan TKI, kali ini Timwas melakukan tahap kerja selanjutnya yaitu menggali dan mengidentifikasi permasalahan di di masa penempatan. Hongkong menjadi tujuan utama Timwas dalam tahap ini.
Setiba di Hongkong, Rombongan Timwas yang diketuai Fahri Hamzah langsung mengunjungi shelter-shelter yang selama ini membantu dan menfasilitasi tenaga kerja Indonesia yang mengalami berbagai permasalahan di Hongkong. Fahri Hamzah kali ini lebih banyak mendengar dan mencermati curahan hati pekerja.
“Setidaknya harus ada kesadaran yang menyeluruh bahwa seluruh pekerja Indonesia di luar negeri khususnya di Hongkong adalah bersaudara dan konsulat Jenderal RI di Hongkong adalah semacam orang tua, yang mengayomi warga negaranya, coach hire in Dortmund. Negara, dalam hal ini diwakili oleh Konsulat Jenderal harus tampak tegas dan berwibawa dalam menghadapi atau membela tenaga kerja yang bermasalah di Hongkong,” demikian Fahri Hamzah dalam keterangannya pada wartawan di Jakarta, Senin (20/2).
Himbauan itu menjawab kegelisahan Herlina, TKI asal Bima yang sedang terlilit kasus tuduhan pencurian dari majikannya, padahal menurut Herlina ia telah dijebak. Saat ini Herlina tinggal sementara di shelter yang dikelola Yayasan Dompet Dhuafa Hongkong.
Dalam telaah awal ini, tampaknya sistem perlindungan tenaga kerja Indonesia belum berjalan secara optimal. Banyaknya agen-agen penempatan TKI di Hongkong yang masih mengabaikan hak-hak TKI dan pelanggaran kontrak merupakan indikasi sistem yang selama ini masih banyak memiliki lubang yang harus ditutup. Tentu ini akan menjadi masukan berharga dalam perbaikan sistem dan regulasi terutama yang saat ini sedang dibahas di DPR yaitu RUU Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri.
Selama di Hongkong, ada 3 hal utama yang diagendakan oleh Timwas. Pertama pertemuan dengan konsorsium asuransi yang menjamin ganti rugi terhadap TKI atas segala kerugian dan musibah. Mereka harus transparan tentang apa saja yang mereka terima dari iuran asuransi yang jumlahnya sekitar Rp 300-400 ribu per TKI. Kedua adalah terkait perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri. Dari data yang dilaporkan BNP2TKI sungguh tenaga dan dana yang ditanggung pemerintah kecil sekali.
Timwas TKI ingin memastikan bahwa jumlah bantuan hukum melalui aparat dan dana dapat ditingkatkan. Ketiga adalah rapat dengan otoritas data dan imigrasi. Sebab salah satu akar masalah manajemen TKI adalah identitas ganda. Perdagangan manusia bermula dari tidak adanya data warga negara yang baku, dan akhirnya warga negara jadi komoditas.
Sementara itu pada hari Minggu (19/2), Timwas TKI melanjutkan kegiatan dengan melakukan pertemuan dengan Pekerja Migran Indonesia di Aula St Paul’s Convent School Causeway Bay dan mengunjungi Kawasan Central dan Victoria Park yang sangat ramai dipadati TKI di hari libur. Kegiatan Timwas TKI di Hongkong sendiri saat ini masih berlangsung.
Delegasi Timwas TKI DPR RI tersebut terdiri dari Fahri Hamzah (ketua), Masinton Pasaribu (FPDIP), Andi Fauziah Pujiwatie, John Kenedy Aziz (F-PG), Elnino M. Husein Mohi (F-Gerindra), Saleh Partaonan Daulay (FPAN), Nihayatul Wafiroh (FPKB), Achmad Zaenuddin (F-PKS), Irma Suryani (F-NasDem), Ermalena (F-PPP) dan Capt. Djoni Rolindrawan (F-Hanura).(Bams/EK)
