SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, menyoroti pergantian jabatan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini dijabat oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala OIKN dan Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala OIKN. Menurut Suryadi, masalah utama yang dihadapi IKN bukanlah pergantian pejabat, melainkan kebijakan dasar yang sudah keliru sejak awal.
“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan sejumlah masalah dalam mega proyek tersebut, termasuk belum memadainya persiapan pembangunan infrastruktur IKN karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL) seluas 2.085,6 hektar,” ungkap Suryadi, yang akrab disapa SJP, kepada Parlementaria di Jakarta, Minggu (16/6/2024).
SJP menambahkan, Plt Kepala OIKN menyatakan perlunya Peraturan Presiden (Perpres) untuk penyelesaian Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Plus (PDSK Plus), sementara wakilnya meyakini tidak diperlukan Perpres. Hal ini menunjukkan ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah.
“Dengan banyaknya permasalahan tersebut, tentunya semakin berat bagi OIKN untuk memenuhi ekspektasi pemerintah dalam menarik investasi yang tinggi di IKN. Buktinya, investasi yang masuk ke IKN baru mencapai Rp47,5 triliun sejak 2023 hingga Januari 2024, sementara targetnya adalah Rp100 triliun hingga akhir tahun ini,” jelas politisi Fraksi PKS ini.
SJP menambahkan, investasi yang masuk berupa Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), di mana pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjamin pembayarannya sebesar 0,1 persen dari PDB hingga tahun 2030. Ini berarti pada akhirnya akan membebani APBN. Hingga tahun 2024, total APBN yang sudah dialokasikan untuk pembangunan IKN mencapai Rp75,4 triliun.
“Ibu Kota Negara (IKN) juga tidak dapat diharapkan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat karena masih menggunakan paradigma lama yaitu mendorong pembangunan yang bersifat sentralistik,” lanjut SJP.
Menurut SJP, sejauh ini pemerintah masih mengandalkan investor nasional untuk pembangunan IKN. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada 11 Juni 2024, mengakui belum ada investor asing yang masuk. Groundbreaking proyek di IKN yang sudah keempat kalinya juga diisi oleh investor nasional, meskipun Presiden Jokowi pernah mengklaim bahwa para investor asing mengantre untuk masuk ke IKN.
“Kami menganggap bahwa investasi IKN tidak dapat meningkat karena karakteristiknya infrastruktur publik, sementara publiknya belum ada. Jika pun ada, tidak bakal mencapai 5 juta penduduk. Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun,” tandas SJP.
Selain itu, lanjut SJP, investor dari negara maju memiliki standar ESG (Environmental, Social, and Governance) yang tidak menghendaki pembangunan yang menyebabkan deforestasi dan dampak sosial negatif kepada masyarakat lokal.
“Kami tidak yakin bahwa IKN akan berdampak positif dengan kontribusi antara 1,8 persen hingga 2,2 persen terhadap perekonomian. Berdasarkan simulasi Model CGE (Computable General Equilibrium) oleh INDEF, pemindahan IKN berdampak sangat kecil terhadap GDP riil nasional dan tidak memberikan dampak apa-apa terhadap ekonomi nasional, yakni bernilai 0,00 persen,” tegasnya.
IKN juga tidak dapat diharapkan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, imbuh SJP, sebab masih menggunakan paradigma lama yang sentralistik. APBN banyak tersedot untuk proyek tersebut, misalnya pada tahun 2024 infrastruktur IKN menghabiskan Rp37,41 triliun atau 23,7 persen dari total pagu Rp157,73 triliun Kementerian PUPR.
“Oleh karena itu, siapapun Kepala OIKN definitif akan sulit memenuhi target karena masalah utamanya bukan pada pejabatnya, tapi dasar kebijakan yang sejak awal bermasalah,” tutup SJP.
(Anton)
