SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Tingkat kepuasan rakyat Indonesia kepada Presiden Joko Widodo dua tahun setelah pemilihan Presiden pada Juli 2014 lalu mencapai 67 persen. Sementara itu, hanya 30 persen warga yang mengatakan tidak puas atau kurang puas. Sisanya menjawab tidak tahu atau tidak jawab.
Demikian hasil survei Saiful Mujani Reasearh and Consulting (SMRC) bertajuk “Kinerja Pemerintah Jokowi dalam Dua Tahun Pilpres” yang dirilis hari ini di kantor SMRC, Jalan Cisadane, Menteng, Jakarta (24/7/2016).
Selain Direktur Program SMRC Sirojuddin Abbas, hadir juga dalam survei ini politikus Golkar Agun Gunajar Sudarsa, politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait dan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi.
Menurut Sirojuddin, 42 persen rakyat juga menilai kondisi ekonomi rumah tangga saat ini lebih baik dari pada setahun lalu. Hanya 24 persen yang mengatakan lebih buruk. Dari semua responden, 61 persen rakyat juga optimis kondisi ekonomi pada setahun mendatang akan lebih baik lagi, dan hanya 6 persen yang mengatakan lebih buruk.
Terkait hal ini, politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi. Dan survei ini menunjukkan bahwa sistem meritokrasi sudah berjalan, dimana rakyat mulai menilai dari sisi kinerja.
Maruarar pun menyoroti kebijakan tax amnesty. Kebijakan ini hanya mungkin dilakukan pemerintahan yang memiliki kepercayaan tinggi. Sebab pro dan kontra atas rencana kebijakan ini juga cukup tinggi. Kebijakan ini pun terbukti langsung berdampak positif seperti misalnya dengan nilai tukar rupiah yang menguat dan bursa yang juga menguat.
Kebijakan ini pun diharapkan membuat cadangan devisa menguat sehingga likuiditas pun menguat. Dengan demikian bunga kredit akan turun dan hal ini bisa meningkatkan investasi. Ujung-nya bisa meningkatkan ekonomi serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
“12 tahun saya menjadi anggota DPR, baru kali juga ada kebijakan yang membuat negara-negara tetangga yang mapan secara ekonomi pun membuat kebijakan yang menyikapi kebijakan kita. Ini wajar saja. Namun yang jelas, respons dari negara tetangga itu menunjukkan bahkan kebijakan tax amnesty ini mengutamakan kepentingan nasional,” ujar Maruarar.
Maruarar pun mengapreasi Presiden Joko Widodo yang langsung mengawal dan mengawasi kebijakan ini. Bahkan sosialiasi pun dihadiri oleh sekitar 2.700 hadirin di Surabaya dan ribuan hadirin di Medan. Ini membuktikan antusisme publik sangat besar.
“Ini juga menunjukkan kekompakan pemerintahan. Kompak antara Menteri Keuangan, juga kesiapan dari Ditjen Pajak, serta dukungan yang kuat dari BI, Bursa Efek dan OJK,” ungkap Maruarar.(EKJ)
