SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta peningkatan anggaran Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah pada 2027 diikuti target dan indikator kinerja yang terukur.
Hal tersebut disampaikan Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara dalam rangka pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Sugiat mengatakan pada prinsipnya DPR menyetujui peningkatan anggaran Bakom Pemerintah. Namun, kenaikan anggaran tersebut harus dibarengi dengan evaluasi berdasarkan capaian kinerja yang jelas.
“Prinsipnya kita setuju, tapi saya ingin memberi catatan supaya nanti ada evaluasi yang terukur bagaimana Bakom Pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif,” ujar Sugiat.
Ia menyoroti usulan anggaran Bakom Pemerintah yang meningkat signifikan dibandingkan anggaran 2026 yang berada di kisaran Rp22 miliar. Dalam usulan anggaran 2027, Bakom Pemerintah mendapatkan alokasi sekitar Rp1,9 triliun.
Menurut Sugiat, peningkatan anggaran tersebut harus diarahkan untuk memperkuat efektivitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah dinilai perlu menyampaikan capaian pembangunan secara objektif, berimbang, berbasis data, serta mudah dipahami publik.
Sugiat menilai masih terdapat kesenjangan antara sejumlah indikator ekonomi dengan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurutnya berada di atas 5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan sekitar 3 persen. Ia juga menyoroti konsumsi masyarakat sebagai salah satu komponen pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan aktivitas ekonomi dan daya beli masih terjaga.
Selain itu, Sugiat menyebut realisasi investasi Indonesia pada 2026 telah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun dan turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
Namun, berbagai capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya tersampaikan dalam persepsi masyarakat.
“Ini menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik,” katanya.
Karena itu, Sugiat meminta Bakom Pemerintah tidak hanya menyampaikan keberhasilan pemerintah, tetapi juga memberikan informasi secara utuh mengenai kebijakan, hasil, tantangan, dan dampaknya bagi masyarakat.
Menurutnya, besarnya dukungan anggaran harus memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas. Tingkat penerimaan publik atau approval rating, kata Sugiat, dapat menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi pemerintah, meskipun harus dibaca bersama indikator kinerja lainnya.
“Kalau nanti di 2027 approval rating pemerintahan Pak Prabowo masih 50 persen, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” tegas Sugiat.
Sugiat juga menyoroti alokasi anggaran Bakom Pemerintah sebesar Rp1,9 triliun yang digunakan untuk program dukungan manajemen serta penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Ia berharap besarnya anggaran tersebut sebanding dengan peningkatan kualitas komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
“Kalau kerja pemerintah itu sangat baik, approval rating yang rendah, itu yang salah adalah Bakom Pemerintah yang tidak bekerja secara maksimal,” pungkas politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut.
(Agung Suhartono)
