SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua Umum (Ketum) PPP, Suharso Monoarfa Periode 2020-2025 hasil Mukhtamar IX di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menunjuk Arwani Thomafi sebagai Sekjen DPP PPP periode 2020-2025. Dengan posisi sebagai Sekjen PPP, Arwani disebut bersedia meninggalkan posisinya sebagai Anggota DPR yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi V DPR.
Penunjukkan Arwani ini disampaikan Suharso dalam Harlah ke-48 PPP yang disiarkan di YouTube PPP, Selasa (5/1/2021). Suharso mengatakan pengumuman kepengurusan baru PPP baru diumumkan untuk posisi Sekjen.
“Saya memperkenalkan Sekjen PPP untuk periode DPP 2020-2025, yang bersangkutan hari ini adalah Anggota DPR RI dan juga dari kalangan santri kemudian relatif masih muda, dan kiprahnya sudah kita kenal dan beliau bersedia untuk menjadi seorang Sekjen dan meninggalkan posisinya di anggota Dewan Perwakilan Rakyat,” ujar Suharso.
“Namanya adalah Arwani Thomafi. Jadi malam ini saya hanya mengenalkan Sekretaris Jendral PPP periode 2020 dan periode 2025,” lanjut dia.
Dalam kesempatan itu, Suharso juga menyiapkan kelompok-kelompok untuk menyongsong Pemilu 2024. Ada tiga kelompok yang dipersiapkan PPP.
Pertama yakni kelompok manajemen pengelolaan partai. Kedua kelompok yang bisa memberikan pandangan-pandangan ke publik terkait isu-isu terkini. Lalu yang ketiga adalah kelompok yang disebut pekerja elektoral.
“Ini sangat penting sekali karena kita akan menentukan masa depan dalam jangka pendek 2024 pada kelompok kerja partai yang saya sebut para pekerja elektoral,” jelas dia.
Pekerja elektoral ini, lanjut Suharso, bakal memaksimalkan menyusun program yang bisa langsung diturunkan ke lapangan. Suharso berharap kelompok ini bisa memastikan suara partai bertambah.
“Diharapkan dapat memastikan suara partai yang dulu pernah dikuasai PPP dapat kita kuasa kembali, ini yang pentingnya kerja elektoral,” jelas dia.
Soal kepengurusan partai, Suharso mengatakan kemungkinan tidak lebih dari 45 orang. Meski menurutnya, 45 pengurus masih relatif banyak.
“Kepengurusan ini mudah-mudahan diwarnai dengan generasi muda yang lebih muda. Saya harap di usia 40-an itu akan mendominasi, jajaran di DPP yang akan datang dan jumlah mudah-mudahan tidak melebihi dari 45,” kata Suharso.
Kerja elektoral
Dalam kesempatan ini, Suharso berjanji akan memimpin PPP dengan menekankan kerja elektoral. “Kerja yang paling penting adalah kerja elektoral. Kerja elektoral itu kerja yang sifatnya terencana, well plan, detail langkah-langkahnya seperti apa,” kata Suharso.
Suharso pun menjabarkan apa yang dimaksudnya sebagai kerja elektoral. Nantinya, ia akan menunjuk kader PPP sebagai penanggung jawab kerja elektoral di tingkat kepengurusan DPP. Dalam mengemban tugasnya, mereka tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai legislator.
“Dan mereka yang akan direkrut duduk sebagai penanggung jawab kerja elektoral, tidak boleh menjadi calon anggota legislatif, tidak boleh jadi caleg. Selama ini orang yang mau masuk DPP supaya kemudian dapat paspor untuk menjadi calon anggota DPR RI. Jadi untuk kelompok pekerja ini yang disebut kerja-kerja-kerja elektoral,” sebutnya.
“Nanti pekerja elektoral ini akan di-cross dengan long list yang akan kita susun. Mulai tahun depan para local champion itu akan diuji melalui pelatihan dan sebagainya sampai menguasai metodologi itu. Kemudian sampai di 2023, jadi kita akan cross di sana. Jadi para local champion itu penting sekali sudah bisa kita hadirkan sejak awal. Mulai tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota,” lanjutnya.
Tak hanya itu, dalam kepengurusan elektoral juga ada yang namanya influencer. Berbeda dengan penanggung jawab kerja elektoral, para influencer masih diperkenankan untuk mendaftar sebagai calon legislator.
“Yang kedua yang saya sebut dengan influencer. Dia menjadi engine dari DPP untuk bisa meng-create, bisa menjadi media darling atas isu-isu nasional yang karena itu kemudian partai terangkat. Kalau kategori ini boleh saja menjadi anggota legislatif, tapi tidak semudah itu,”ucapnya.
Terakhir, Suharso meminta pengurus Sekretariat Jendral PPP agar tidak memiliki jabatan rangkap. Hal ini, sebut Suharso, dirasa perlu demi memaksimalkan fungsi dari manajemen organisasi suatu partai politik.
“Kelompok yang ketiga adalah yang sifatnya men-support, yaitu organisasi dan manajemen. Itu hal-hal yang biasa tetapi akan capek. Saya ingin ada jabatan yang kuat di sekretariat jendral yang benar-benar tidak merangkap. Tidak merangkap. Itu saya ingin sampaikan sekarang, setuju nggak?” jelasnya.
Melalui kerja elektoral, Suharso meyakini PPP dapat mengulang masa kejayaannya pada Pemilihan Umum 1999.
“Saya percaya dengan kerja elektoral ini. Karena saya pernah laksanakan itu. 1999 untuk pertama kali PPP mendapatkan kursi dari Sulawesi Utara. Kerjanya ya kerja elektoral, kerjanya kita tidak perlu sampai jauh seperti apa. Bayangkan di zaman reformasi, di zaman begitu banyak partai dan partai-partai besar masih di dan kita masih bisa mendapatkan satu kursi di Sulawesi Utara yang seumur-umur pada masa Orde Baru tidak pernah kita peroleh. Kerjanya ya kerja elektoral, marking man to man, marking dari rumah ke rumah. Tentu saya pernah lakukan,” ungkapnya.
“Nggak bisa kita kumpul orang ramai-ramai berpidato kita (tunjuk) hidung orang yang datang 30 ribu, 40 ribu, memangnya semua akan memilih kita? No way, nggak ada itu. Sudah bukan seperti itu, apalagi masa digitalisasi tidak ada cara-cara seperti itu lagi. Marking-nya itu seperti pemain bola man to man marking. Anda tahu kan itu satu-satu dijagain. Demikian juga bagaimana kita merawat suara kita,” sambungya. (wwa)
