SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Gerakan Penyelamatan Partai Persatuan Pembangunan (GP-PPP) mendesak Ketua Umum DPP PPP terpilih pada Muktamar PPP, Makassar, Sulawesi Selatan, Soeharso Monoarfa mundur. Desakan itu karena proses pemilihan Ketua Umum DPP PPP berikut susunan pengurus DPP PPP tidak sesuai Ad/ART Partai dan ada intervensi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Setelah kami cermati, pelajari, dan menimbang ternyata proses keterpilihan Ketua Umum DPP PPP tak sesuai AD/ART Partai, berikut dalam penyusunan pengurus DPP PPP yang terdiri dari 45 orang pengurus. Bahkan ada intervensi Presiden Jokowi. Karena itu, jika desakan ini diabaikan, GP-PPP akan menuntat secara hukum,” tegas Rusli Effendi, yang membacakan pernyataan sikap tersebut di Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Dalam konperensi pers itu hadir mantan pengurus DPP PPP periode 2016 – 20120 antara lain; Rudiman, Makmun Halim, Mustaqim, Muhlisin, Hj. Maryam Thowil, Joko Krismianto, dan Rusli Effendi.
Sebelum menyampaikan pernyataan sikap, Rusli Effendi mengucapkan ‘Selamat Hari Pers Nasional’ dan berharap pers Indonesia selalalu membela kebenarand an keadilan untuk masyarakat bansga dan negara.
Lebih lanjut, Rusli menegaskan jika pihaknya sudah bersilaturahmi dengan pendiri, tokoh, kader, dan simpatisan PPP seluruh Indonesia, dan hasilnya minta Soeharso Monoarfa mundur, karena jelas ada intervensi dari Presiden Jokowi.
Saat ditanya apakah ada bukti dari intervensi tersebut, Rusli menyatakan pasti ada. “Nanti, jika diperlukan, akan kami berikan,” jelasnya. Dia sempat mendengarkan suara Suharso Monoarfa jika dirinya memang diminta Presiden Jokowi untuk memimpin PPP.
Menurut Rusli, Muktamar PPP ini terbukti tidak melalui proses yang benar. Ditambah lagi meninggalkan kader-kader terbaik PPP selama ini. “Bayangkan putra Mbah Maimoen, Wagub Jateng Taj Yasin, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum-lah, dan masih banyak lagi yang tidak masuk kepengurus PPP periode 2020 – 2025. Sementara ada Ketua dan Bendahara Umum yang suami istri,” jelas Rusli lagi.
Selain itu lanjut Rusli, ada kader Golkar putra dari Bambang Soesatyo, kader PKB Banyuwangi, ada kader Hanura Anggie Patturusi malah masuk DPP PPP. Karena itu, GP-PPP berharap semua kader dan komponen PPP bersatu kembali sebagaimana fusi PPP tahun 1973.
Oleh sebab itu, GP-PPP menyampaikan lima (5) tuntutan yaitu; pertama minta Soeharso Monoarfa dan anggota tim formatur untuk meninjau kembali susunan pengurus PPP periode 2020 – 2025, kedua minta Kemenkumham RI agar menolak mengesahkan susunan kepengurusan DPP PPP sampai masalah intrrnal partai seleaai.
Ketiga, Muktamar PPP tak sesuai AD/ART partai dimana AD/ART dan lambang partai diubah pasca Muktamar, keempat ada intervensi Presiden Jokowi, dan kelima jika tuntutan ini diabaikan, maka GP – PPP akan menuntut secara hukum. (wwa)
