SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Merasa kesulitan dan alami hambatan untuk membuka program studi umum dan terapan, sepuluh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) temui pimpinan DPD RI, di Jakarta, Minggu (23/8/2020). Kesepuluh kampus tersebut berharap memperoleh solusi melalui kerja konkret para Senator.
“Kami terus terang sangat berharap kepada DPD RI, setelah kami melihat sendiri bagaimana perjuangan DPD RI yang berhasil membantu peningkatan status 9 kampus IAIN menjadi UIN. Nah sekarang giliran kami, kampus UIN lama, yang mengalami hambatan dalam membuka prodi umum di kampus kami, ” ujar Prof. Fauzul Imam, selaku juru bicara kampus UIN, Minggu (23/8/2020).
Dikatakan Fauzul, beberapa kampus UIN kesulitan membuka prodi ilmu sosial dan sains yang berbasis terapan. Mereka hanya bisa membuka prodi umum ilmu induk. Padahal ilmu terapan lebih dibutuhkan dalam menjawab tantangan jaman. “Dan hal itu sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Dan niat kami memang memadukan antara ilmu agama dan sains,” urai Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu.
Sementara itu, Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Eka Putra Wirman mengungkapkan seharusnya tidak ada perbedaan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), selama statusnya sama-sama universitas. Seperti halnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA.
“Padahal kalau mau jujur, PTN yang ada sekarang tentu tidak mampu menampung semua anak bangsa yang ingin belajar di fakultas-fakultas ilmu terapan yang ada, ” katanya.
Eka Putra menambahkan UINI, selain tersebar merata di hampir semua provinsi, biaya pendidikan di UIN relatif lebih murah dan terjangkau bagi peserta didik di daerah, tanpa mengurangi mutu. “Karena kami rata-rata juga terakreditasi A dan B. Ini seharusnya faktor yang juga harus dilihat, ” kata Eka.
Atas hal itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masing-masing kampus membuat daftar masalah yang dihadapi, untuk kemudian diserahkan kepada Komite III yang membidangi pendidikan. “Nanti dari situ akan kami telaah, dan kami petakan. Di tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan, dan di tataran fraksis akan menjadi tugas teknis Komite III,” tandasnya.
Ketua DPD RI LaNyalla dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyakini apa yang diperjuangan kampus UIN akan terwujud. Selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan. “Seperti halnya IAIN meningkat status menjadi UIN karena kebutuhan. Begitu pula UIN membuka prodi ilmu terapan, juga harus karena kebutuhan, ” ujar LaNyalla.
Ditambahkan Nono, memang harus ada proses untuk itu. Seperti yang pernah ia alami saat menjadi Gubernur Akademi TNI, untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara lulusan Akademi Militer dengan Strata S1. “Alhamdulillah akhirnya bisa. Kuncinya harus berdasarkan kebutuhan. Saya pikir, Presiden Jokowi berulang kali menekankan pentingnya kualitas SDM Indonesia untuk dapat melakukan lompatan. Itu saya kira salah satu kebutuhan,” ujarnya.(Tjo)
