SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Presiden PKS Ahmad Syaikhu menaksir Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mewariskan utang lebih dari Rp 7 ribu triliun. Sebab, menurut Syaikhu, per September 2021 ini utang pemerintah sudah mencapai Rp 6 ribu triliun.
“Utang Pemerintah per September 2021 telah mencapai angka yang sangat besar yakni Rp 6.711 triliun. Para ahli ekonomi memperkirakan bahwa Pemerintah Joko Widodo akan mewariskan utang negara hingga mencapai angka Rp 10.000 triliun di akhir tahun 2024 nanti. Artinya, dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo akan mewariskan tambahan utang negara lebih dari 7 ribu triliun,” kata Syaikhu, dalam pidatonya di kanal YouTube resmi PKS, Kamis (30/12/2021).
Syaikhu menyebut utang negara yang besar itu akan ditanggung presiden di periode setelahnya nanti. Bahkan, dia menilai dengan utang itu pembangunan nasional di periode yang akan datang akan terhambat
“Siapa pun pemimpin yang akan terpilih nanti di 2024, maka mereka akan mewarisi beban utang yang begitu besar. Utang negara yang besar tersebut akan menjadi penghambat bagi proses pembangunan nasional di masa yang akan datang,” katanya.
Syaikhu kemudian menyinggung BPK yang kerap mengingatkan kalau kondisi utang negara semakin rentan. Risiko keuangan negara disebut akan semakin rawan jika gejolak krisis ekonomi terjadi.
“BPK dalam laporannya telah memperingatkan berulang kali bahwa kondisi utang negara sangat rentan karena melampaui seluruh standar yang ditetapkan lembaga-lembaga keuangan internasional. Risiko keuangan negara kita semakin rawan jika ada gejolak krisis ekonomi yang menimpa Indonesia. Maka APBN sebagai bantalan fiskal akan menjadi rapuh dan lemah,” katanya.
Lebih lanjut Syaikhu juga menyebut kerugian akibat utang negara itu bukan hanya terkait dengan kesehatan fiskal tapi juga keadilan antargenerasi. Generasi nanti akan menanggung beban biaya pokok dan buka dari utang tersebut.
“Masalah utang negara bukan hanya tentang kesinambungan dan kesehatan fiskal, tetapi juga tentang keadilan antargenerasi. Utang negara yang semakin membesar, biaya pokok dan bunganya akan ditanggung oleh generasi-generasi mendatang. Ini menimbulkan isu ketidakadilan fiskal,” katanya.
“Generasi terdahulu yang berhutang namun yang membayar dan memikul bebannya adalah generasi muda di masa akan datang,” ujar Syaikhu.
