SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons dengan tegas terkait serangan siber yang dilakukan oleh hacker Bjorka, yang diduga membocorkan enam juta data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Data yang bocor termasuk milik Jokowi sendiri, serta kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, dan Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dalam kunjungannya ke Pasar Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuhpakis, Surabaya, pada Jumat (20/9), Jokowi menyatakan bahwa serangan siber semacam ini bukan hanya menimpa Indonesia, tetapi juga menjadi ancaman yang dihadapi berbagai negara di dunia. Ia meminta agar otoritas terkait segera mengambil langkah mitigasi untuk mencegah dampak yang lebih luas.
“Segera dimitigasi semuanya, karena banyak negara juga mengalami hal yang sama,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan pentingnya langkah cepat untuk menangani serangan siber ini. Ia berharap mitigasi dilakukan sesegera mungkin agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Yang paling penting dimitigasi secepat-cepatnya dan tidak kejadian lagi,” tambah Jokowi, yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober mendatang.
Serangan Siber Bjorka
Hacker yang dikenal dengan nama Bjorka kembali menjadi sorotan setelah diduga membocorkan jutaan data dari Direktorat Jenderal Pajak. Setidaknya, 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah diunggah dan dijual di forum peretasan Breach Forums. Informasi yang bocor termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, dan alamat email.
Data milik Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaesang Pangarep termasuk dalam sampel yang bocor. Selain itu, data sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) serta Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga diduga ikut tersebar.
Serangan ini pertama kali diungkapkan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, melalui unggahan di platform X (sebelumnya Twitter) pada Rabu (18/9). Teguh menyebut bahwa data yang bocor tersebut diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email, dan lain-lain,” tulis Teguh dalam unggahannya. Ia juga menambahkan bahwa data milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan sejumlah menteri lainnya terdapat dalam sampel yang diberikan oleh pelaku.
Langkah Mitigasi
Serangan siber ini kembali menyoroti pentingnya keamanan data di Indonesia. Pemerintah melalui otoritas terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), diharapkan segera mengambil tindakan untuk memitigasi dampak serangan serta meningkatkan perlindungan terhadap data-data pribadi masyarakat, khususnya yang dimiliki oleh instansi pemerintah.
Presiden Jokowi menekankan bahwa serangan siber adalah tantangan yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga negara-negara lain di seluruh dunia. Ia berharap upaya mitigasi dapat mencegah kejadian serupa di masa depan.
Serangan hacker Bjorka ini mengingatkan kembali akan risiko besar yang dihadapi oleh instansi pemerintah dan pentingnya menjaga kerahasiaan serta keamanan data, terutama data-data penting milik negara dan pejabat tinggi pemerintahan.
Akhir Masa Jabatan Presiden Jokowi
Serangan siber ini terjadi menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, yang akan resmi mengakhiri kepemimpinannya pada Oktober 2024. Jokowi dan keluarganya telah beberapa kali menjadi target serangan siber, dan kali ini Bjorka kembali memfokuskan aksinya pada pejabat tinggi Indonesia.
Pemerintah Indonesia diharapkan dapat memperkuat upaya pengamanan data pribadi masyarakat serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman siber di era digital ini.
(Anton)
