SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pimpinan MPR RI Fraksi PAN, Eddy Soeparno, menyambut baik dan mendukung Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Inpres tersebut resmi diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025, sebagai komitmen pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi secara kuantitas 8 persen sebaiknya diiringi dengan kualitas pertumbuhan ekonomi yang baik. Dalam hal ini adalah memastikan distribusi kesejahteraan merata kepada seluruh masyarakat,” ujar Eddy Soeparno, Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Cianjur.
Dorong Pertumbuhan Berkualitas dan Inklusif
Eddy menekankan bahwa Inpres Pengentasan Kemiskinan sejalan dengan visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang tidak ingin ada satu pun warga negara yang tertinggal (no one is left behind). Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal angka, melainkan sejauh mana hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat miskin dan rentan.
Pentingnya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi
Secara khusus, Doktor Ilmu Politik UI ini menyoroti salah satu poin kunci dalam Inpres tersebut, yakni pentingnya penyusunan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Menurutnya, data ini akan menjadi dasar akurat untuk memastikan program-program subsidi dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
“Sampai saat ini belum ada satu data tunggal yang menjadi rujukan semua kementerian, padahal ini krusial dalam efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program kemiskinan,” tegas Eddy.
Harapan Implementasi Cepat dan Taktis
Eddy berharap, Inpres No. 8 Tahun 2025 dapat diimplementasikan secara cepat, taktis, dan solutif di seluruh kementerian terkait. Apalagi di tengah kondisi global yang tidak menentu akibat perang dagang dan kebijakan internasional, menurutnya, negara harus memperkuat bantalan sosial di dalam negeri.
“Ke luar pemerintah melakukan diplomasi perdagangan, ke dalam pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan demi kesejahteraan rakyat,” pungkas Eddy Soeparno.
DSK | Foto: HO-Humas MPR RI
