SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Sylviana Murni, Anggota DPD RI, dari Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, menyatakan turut berduka cita atas musibah kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Namun dirinya menyayangkan bahwa kejadian tersebut bukan kali pertama dan selalu tidak ada tindaklanjut untuk solusi perbaikan.
“Kejadian kebakaran depo ini bukan yang pertama ya. Berapa tahun lalu juga pernah kejadian. Saya kira sudah ada konsep-konsep yang bagus untuk pencegahan, ternyata belum ditindaklajuti ” kata Sylviana Murni, yang pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta, Bidang Pariwisata dan Kebudayaan, saat dikonfirmasi, di Jakarta, Sabtu (4/2/2023).
Oleh sebab itu, menurutnya, sekarang perlu ditangani secara serius. Fokus untuk menyelesaikan, dipikirkan apakah Depo Pertamina Plumpang perlu dipindahkan atau tidak. Atau masyarakatnya yang di sekitar depo dipindahkan. Tetapi pemindahan masyarakat harus ada solusi terbaik.
“Karena bagaimanapun masyarakat di sana sudah lama tinggal. Saya mengimbau kepada penduduk di sekitar Depo Plumpang, kalaulah memang lahan pemerintah harus sadar, bahwa itu bukan lahannya. Tetapi Pemerintah harus tanggungjawab, bagaimana mengatasi masalah disekitar depo tersebut,” tandas Sylviana Murni.
Sebagai Anggota DPD DKI Jakarta, dirinya berharap ada “Win-Win Solution”, bagaimana masalah Depo Pertamina Plumpang sebagai alat vital Pertamina, dicari solusinya untuk masyarakat di sekitarnya.
Sedangkan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak dalam siaran pers yang dipublis oleh Humas Fraksi PKS, mengatakan, Pertamina harus mengusut tuntas penyebab kebakaran yang telah menyebabkan banyak korban jiwa.
Amin juga meminta Pertamina menyantuni keluarga korban meninggal, menanggung biaya perawatan korban luka bakar, serta memberikan ganti rugi bagi warga yang rumahnya terbakar.
“Harus diketahui apakah karena murni human eror, terdapat kerusakan sistem jaringan atau disebabkan faktor lain misalnya sabotase. Perlu dikaji juga apakah perlu memindahkan depo, mengingat lokasinya berada di tengah permukiman padat penduduk,” tegas Amin.
Evaluasi terhadap peristiwa ini dan sebab-sebabnya sangat penting agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masa yang akan datang. Selain itu depo ini, menurutnya sudah beroperasi sejak tahun 1974, apakah kondisinya masih layak atau tidak juga harus dievaluasi.
“Agar obyektif, investigasi sebaiknya dilakukan tim gabungan yang melibatkan ahli dan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Amin mendesak Pertamina untuk memulihkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah-wilayah yang selama ini dilayani oleh Depo Pertamina Plumpang.
Sementara itu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, memastikan pelayanan publik tetap berjalan pasca insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Penanganan warga menjadi prioritas utama.
Menurut Erick, listrik sudah menyala kembali dan depo pasokan BBM di sejumlah tempat dalan kondisi cukup. Dirinya, memastikan insiden ini tidak berdampak pada suplai BBM lantaran terdapat dukungan dari TBBM Tanjung Gerem, TBBM Cikampek dan TBBM Tanjung Berung.
“Persediaan BBM di sejumlah depo Pertamina masih cukup memasok kebutuhan masyarakat. Terminal BBM Tanjung Gerem Gerem memiliki stok Pertamax sebanyak 6.559 kiloliter yang cukup untuk 15 hari dan Pertalite sebanyak 17.189 kiloliter (9,6) hari,” ungkapnya.
Sedangkan menurut Kabid Humas Polda Metroh Jaya, sampai siang ini, informasi yang diterima terdapat 16 korban meninggaldunia akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang.
Kendati demikian, pihaknya akan melakukan pencocokan dan penelitian kembali terkait jumlah korban tersebut. Selain itu dibutuhkan pencocokan dan penelitian terlebih dahulu. (Ahmad Djunaedi)
