SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk menjadi distributor khusus minyak goreng curah selama kebijakan larangan ekspor bahan baku (CPO) minyak goreng diterapkan.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaluddin Iqbal mengatakan, pihaknya sudah memiliki jaringan distribusi di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk penyaluran sekaligus penjualan minyak goreng curah.
Ia memastikan, jaringan infrastruktur Bulog siap menerima pasokan dari pabrik pengolahan sawit. “Dari sisi teknis, insya Allah, bisa. Sudah dibahas secara internal, tinggal nanti menunggu legalitas penugasannya karena itu baru dibahas,” kata Awaluddin, Rabu (27/4/2022).
Meski begitu, Bulog saat ini masih membahas mengenai kepastian alokasi anggaran maupun suntikan modal untuk kegiatan tersebut. Dia menyampaikan, produsen minyak goreng menerapkan sistem purchase order sehingga pembayaran harus dilakukan di muka ketika produk keluar dari pabrik.
Awaluddin mengatakan, mekanisme teknis itu masih dibahas. Akan tetapi, kata Awaluddin, kerja sama pendistribusian minyak goreng curah akan menggunakan skema business to business (B2B).
“Prosesnya B2B, tapi meski begitu, patokan harganya tetap harus ada, yang penting kita pastikan sampai di tingkat konsumen Rp 14 ribu per liter karena ini tidak melewati distributor satu (D-1) dan distributor dua (D-2). Kita langsung ke pengecer atau masyarakat,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, penugasan itu untuk memudahkan para eksportir minyak goreng yang tidak memiliki jaringan distribusi ke level konsumen. Dengan begitu, produsen dapat bekerja sama dengan Bulog untuk proses distribusinya.
“Jadi, kepada produsen yang biasanya mengekspor dan tidak punya jaringan distribusi, diberikan penugasan kepada Bulog untuk melakukan distribusinya,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (26/4/2022) malam.
Mengutip data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), pada 2021 lalu, total produksi refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein mencapai 22,5 juta kiloliter (KL).
Sementara itu, total konsumsi lokal hanya 8,3 juta KL dan sisanya diekspor. Artinya, pangsa ekspor lebih besar dan kebijakan larangan ekspor akan membuat pasokan minyak goreng di dalam negeri membanjir.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan akan menaati kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng yang ditetapkan pemerintah.
Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono optimistis kebijakan tersebut akan memperkuat pasokan minyak goreng di pasar domestik. “Artinya (pasokan) ini akan sangat berlebih,” katanya.
Mengenai dampak larangan ekspor terhadap harga minyak goreng curah, Eddy menegaskan, pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi sebesar Rp 14 ribu per liter. Menurut dia, dengan ketersediaan yang melimpah, harga akan bergerak turun.
Selain itu, pelibatan Bulog untuk ikut mendistribusikan minyak goreng juga sudah tepat dan bisa membantu proses distribusi dari pabrik.
“Pemerintah sudah bagus dalam melibatkan Bulog untuk distribusi minyak goreng curah,” kata Eddy.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menilai, sesuai aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pembatasan atau pelarangan sementara ekspor dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Pemerintah pun menegaskan, larangan tersebut akan diterapkan hingga minyak goreng curah turun ke level Rp 14 ribu per liter atau sesuai HET. (wwa)
Sumber: Republika
