SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pemerintah seharusnya segera memanfaatkan potensi Koperasi Merah Putih (KMP) dalam penyaluran Beras SPHP.
Sehingga, kedepannya tak perlu lagi memberikan tugas tambahan pada institusi TNI/Polri dalam menyukseskan penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang telah digulirkan pemerintah melalui Perum Bulog sejak tahun 2023 lalu itu.
“Bapak presiden, kemarin sudah meresmikan 80.000 koperasi merah putih. Sementara, Pak Dirut Bulog menyebut, baru ratusan koperasi yang dilibatkan dalam program beras SPHP ini. Nah terus untuk apa mereka ada 80.000 itu? Ya suruh jalur yang SPHP ini,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman.
Hal itu ditegaskannya, pada Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman yang didampingi Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, dengan agenda pembahasan isu tentang beras dan isu aktual lainnya, Kamis.
Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) itu, juga menghadirkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani beserta jajaran.
Menurut Alex yang juga Ketua Panja Penyerapan Beras dan Jagung Komisi IV DPR itu, dengan melibatkan TNI/Polri dalam penyaluran beras cadangan pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog melalui program SPHP, memang secara cepat dapat menahan gejolak harga beras di pasaran.
Namun, pelibatan TNI/Polri ini, juga menyebabkan munculnya tambahan biaya overhead di institusi itu, karena memobilisasi beras SPHP dari gudang Bulog ke kantong-kantong distribusi.
“Kedepan, Polri tak perlu lagi dilibatkan urusan teknis seperti ini. Kan sudah ada KMP yang diresmikan. Kan berarti, sudah bisa beroperasi,” terang anggota DPR RI Dapil Sumbar II itu.
Dengan memanfaatkan keberadaan KMP yang sudah tersebar di pelosok negeri, Alex meyakini, gejolak harga beras akan cepat teratasi. Terlebih, stok beras di gudang Bulog terbilang sangat besar, 4 Juta Ton atau 4 miliar kilogram.
“Ini kan harus ada kreasi, harus ada upaya ekstra gitu loh. Itu yang tadi saya bilang, ada Koperasi Merah Putih yang siap diberdayakan. Ayo, ini institusi lain sudah berkorban sedemikian rupa,” tegas Alex.
“Negara itu boleh rugi saat melakukan layanan publik. Yang enggak boleh rugi itu swasta. Bukan enggak boleh tapi pasti mereka enggak mau kan gitu,” tutup Alex
