SUARAINDONEWS. COM, Bogor – Kepala Panti Wreda Salam Sejahtera, Anna Hartawan, menyatakan keterlibatan Kementerian HAM menjadi titik balik dalam penguatan sistem perlindungan lansia di panti yang dipimpinnya, setelah sempat menjadi sorotan publik terkait dugaan pelanggaran HAM.
Anna mengungkapkan bahwa kehadiran Kementerian HAM tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga mendorong perbaikan struktural di internal panti.
“Kementerian HAM hadir langsung, memantau, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Dari situ, kami melakukan pembenahan sistem agar pelayanan lebih terstruktur dan akuntabel,” ujar Anna kepada wartawan, Selasa (24/3/26)
Ia menjelaskan, sebelumnya pengelolaan panti masih mengandalkan pendekatan kekeluargaan. Namun, pasca evaluasi, pihaknya mulai menerapkan sistem kelembagaan yang lebih formal, termasuk penguatan pencatatan, struktur organisasi, hingga fungsi sumber daya manusia (SDM).
“Sekarang kami mulai menata ulang sistem, ada HRD, ada pencatatan yang lebih rapi, sehingga semua pelayanan bisa terukur dan terkontrol,” katanya.
Anna menegaskan, dampak paling signifikan dari keterlibatan Kementerian HAM dirasakan pada aspek psikologis penghuni dan pekerja.
“Mereka merasa lebih aman karena ada perhatian dan perlindungan. Itu penting, terutama bagi lansia yang merupakan kelompok rentan,” ujarnya.
Saat ini, Panti Wreda Salam Sejahtera menampung 45 lansia dengan dukungan sekitar 40 tenaga kerja. Dalam operasionalnya, panti mengedepankan pendekatan aktivitas harian untuk menjaga kesehatan fisik dan mental penghuni.
Setiap hari, lansia mengikuti jadwal terstruktur mulai dari berjemur, olahraga, hingga kegiatan sosial seperti berkebun, melukis, dan terapi.
“Kami memang fokus pada lansia yang masih bisa beraktivitas, agar mereka tetap produktif, sehat, dan bahagia,” kata Anna.
Selain itu, pengawasan kesehatan dilakukan secara rutin oleh perawat, dengan dukungan dokter yang melakukan kunjungan berkala dan pemantauan jarak jauh.
Anna menilai, peristiwa oktober 2025 yang sempat viral tersebut menjadi momentum refleksi bagi pengelola layanan sosial untuk meningkatkan standar pelayanan berbasis HAM.
“Ini jadi pembelajaran bagi kami untuk memastikan bahwa pelayanan lansia tidak hanya layak, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” tandasnya.
(Anton)
