SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi teguran keras kepada penjabat (Pj) kepala daerah yang tak bisa mengendalikan inflasi.
Teguran itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (24/1/2023).
“Kalau ada (Pj. kepala daerah) yang sampai 3 kali berturut-turut inflasi (daerah)-nya di atas nasional, udahlah pasti akan out saja, pasti saya akan out-kan. Saya akan lapor Presiden, ganti kemudian. Tapi sebaliknya rekan-rekan yang bisa mengendalikan inflasi dan relatif bagus, mau digoyang seperti apa kita akan pertahankan,” tegasnya.
Mendagri menyampaikan, pengendalian inflasi menunjukkan kualitas kepemimpinan Pj. kepala daerah. Sebab, dalam pelaksanaannya pengendalian inflasi tidaklah mudah.
Kepala daerah harus melakukan pengecekan di lapangan dan melakukan tindakan-tindakan konkret, seperti melalui rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar murah, hingga gerakan menanam.
“Ada juga yang autopilot (dalam pengendalian inflasi). Kita punya datanya, dan saya sangat warning nanti kepada rekan-rekan yang Pj ini sudah ada 101 Pj. Tahun ini tahun ini ada 170, Pj-Pj.ini nomor satu variabelnya, salah satu yang menjadi kriteria adalah pengendalian inflasi,” terangnya.
Lebih lanjut, meski inflasi di Indonesia masih relatif terkendali, dirinya mengingatkan kepada semua pihak agar jangan cepat berpuas diri.
Berdasarkan data yang dikantonginya, dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, inflasi Indonesia berada di posisi tengah.
Artinya, masih ada negara yang tingkat inflasinya lebih rendah, seperti Brunei Darussalam (3,1 persen), Kamboja (3,6 persen), dan Malaysia (3,8 persen).
“(Sedangkan) di G20 kita melihat bahwa masih ada Saudi Arabia, Jepang, Korsel yang relatif inflasinya di bawah kita. Meskipun negara-negara Eropa bahkan Singapura pun di atas kita. Artinya jangan cepat kita berpuas diri, artinya kita (harus) mencapai target sekitar berkisar di (angka) 3 persenan. Itu target nasional pada waktu paripurna kemarin,” ujarnya.
Untuk mencapai hal tersebut, Mendagri menekankan perlunya kerja keras dari seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga diminta agar melakukan intervensi-intervensi kebijakan untuk mengendalikan inflasi tersebut.
Dia mengungkapkan, telah banyak daerah yang melakukan langkah intervensi dengan baik, meski ada kecenderungan terjadi penurunan akhir-akhir ini.
Dari 6 langkah pokok pengendalian inflasi, jumlah daerah yang telah melakukan 4-5 upaya konkret menurun, dari 176 daerah (per 31 Desember 2022) menjadi 27 daerah (24 Januari 2023).
Berikutnya, jumlah daerah yang melakukan 1-3 upaya konkret juga turun, dari 193 daerah menjadi 156 daerah.
Sebaliknya, jumlah daerah yang sama sekali tidak melakukan upaya konkret justru naik tajam, dari 17 daerah menjadi 331 daerah.
Untuk itu, Mendagri meminta agar pemerintah daerah bergerak lebih gencar dan cepat dalam upaya mengendalikan inflasi. “Itu harapan kita,” tandasnya.
Pesan Presiden
Dalam kesempatan ini, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo kepada pemerintah daerah (Pemda) mengenai pengendalian inflasi saat Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda belum lama ini.
Presiden, kata Mendagri, meminta Pemda betul-betul turun ke lapangan untuk mengecek harga pangan.
Dengan demikian, kepala daerah tidak sekadar menerima laporan mengenai harga pangan maupun hanya menggerakkan Satgas Pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Upaya ini diyakini bakal membuat kepala daerah memahami dengan pasti kondisi harga, terutama komoditas penyumbang inflasi.
“Beliau (Presiden) sudah mencontohkan sendiri. Beliau turun ke mana-mana, beliau turun ke pasar-pasar mengecek harga. Nah, kita seharusnya demikian,” tegas Mendagri.
Upaya pengendalian itu sejalan dengan target penurunan inflasi yang dicanangkan Bank Indonesia pada 2023 sekitar tiga persen.
Target ini mengharuskan semua pihak bekerja lebih keras dalam mengendalikan laju inflasi.
“Itu target nasional pada waktu paripurna kemarin (disampaikan), sehingga perlu kerja keras, dan kerja keras ini tidak hanya pemerintah pusat, terutama pemerintah daerah melalui intervensi-intervensi,” terangnya.
Di lain sisi, lanjut Mendagri, Presiden juga mengapresiasi Pemda yang telah banyak bekerja dalam mengendalikan inflasi.
Melalui langkah yang dilakukan, tingkat inflasi pada akhir Desember 2022 relatif terkendali pada angka sekitar 5,51 persen.
Mendagri menegaskan, dengan hadirnya Presiden secara langsung pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda mestinya dapat membuat upaya pengendalian inflasi lebih gencar dilakukan.
“Sehingga kita harapkan tolong mari kita bekerja lebih keras lagi untuk turunkan (angka inflasi) sampai ke angka tiga persenan,” ujarnya.
Lebih lanjut Mendagri mengatakan, inflasi yang rendah akan banyak membantu masyarakat karena harga komoditas relatif terjangkau.
Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan inflasi. Di tingkat pusat, Presiden bahkan memimpin langsung rapat pengendalian inflasi bersama kabinetnya.
“Tapi untuk daerah beliau memerintahkan kepada saya selaku Mendagri pembina dan pengawas pemerintah daerah bersama rekan-rekan menteri dan kepala badan yang lain untuk mengerjakan mengendalikan inflasi daerah,” tegasnya. (wwa)
