SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Rentetan banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh memunculkan desakan kuat bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan mitigasi bencana serta memperkuat koordinasi nasional. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menilai pemerintah perlu melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari kesiapsiagaan teknis hingga komunikasi publik.
Dalam Forum Refleksi Akhir Tahun 2025 bertema “Membangun Solidaritas Bersama di Tengah Bencana” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (2/12/2025), Yanuar menegaskan bahwa kejadian bencana yang berulang harus menjadi peringatan serius. “Indonesia ini hidup di atas potensi kebencanaan yang luar biasa. Maka perangkat mitigasi harus dipersiapkan sejak awal,” ujarnya. Ia menambahkan, berbeda dengan perang yang dapat diprediksi, bencana alam bisa datang sewaktu-waktu sehingga negara wajib menyiapkan instrumen yang berbasis sains dan berkelanjutan.
Yanuar mengungkapkan bahwa hasil diskusinya dengan BMKG selama enam bulan menunjukkan peta kebencanaan sebenarnya telah tersedia, namun implementasi di daerah kerap tidak sejalan dengan kebutuhan. Ia mencontohkan longsor di Majenang yang menyapu wilayah hingga dua kilometer dengan ketebalan lumpur mencapai tujuh meter di titik tertentu. “Banyak korban berada pada rentang 500—1.500 meter yang tidak tersentuh. Mitigasi dilakukan, tetapi skalanya jauh melampaui prediksi,” katanya. Ia juga menyesalkan sejumlah pernyataan pejabat yang dinilai minim empati. “Masa iya ratusan warga meninggal dianggap biasa saja? Empati itu penting,” ujarnya.
Yanuar mendorong pemerintah melakukan investasi besar pada mitigasi, termasuk teknologi monitoring, alat berat, dan penguatan kapasitas pemerintah daerah yang sering terkendala anggaran. “Makanya beberapa kepala daerah berteriak agar ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Supaya resolusi nasional bisa dibawa, rehabilitasi bisa cepat dilakukan,” katanya. Ia menambahkan bahwa pejabat publik juga perlu menjaga komunikasi yang menenangkan masyarakat, terutama relawan dan korban bencana. “Yang dibutuhkan itu kesejukan, bukan pernyataan yang mendiskon apa yang terjadi di lapangan. Jangan sampai mereka merasa tidak dianggap,” ujarnya.
Pengamat politik dan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Ujang Komarudin, menilai respons pemerintah masih belum menunjukkan empati dan koordinasi memadai. Ia menegaskan bahwa penanganan bencana harus dilakukan dengan pengerahan penuh seluruh sumber daya nasional. “Pemerintah bukan hanya berkewajiban memberikan bantuan, tetapi memastikan informasi disampaikan dengan empati. Semua kekuatan nasional harus dicurahkan untuk mengatasi bencana ini,” ujar Ujang.
Ia menyebut peringatan BMKG sudah diberikan sebelumnya sehingga bencana yang terjadi semestinya dapat diantisipasi lebih baik. Namun kondisi di daerah, kata dia, menunjukkan keterbatasan serius. Beberapa kepala daerah bahkan mengakui tidak memiliki alat berat maupun persediaan logistik untuk merespons dengan cepat. “Itu adalah jeritan kebatinan. Jalur terputus, makanan tidak ada, sumber daya terbatas,” ujarnya.
Ujang juga menyoroti melemahnya semangat gotong royong di sejumlah daerah, yang menurutnya dipicu ketergantungan terhadap bantuan dan insentif finansial. Ia mengajak pemerintah, masyarakat sipil, hingga perguruan tinggi kembali menguatkan solidaritas nasional. “Jika punya uang, bantu. Jika punya jaringan, gerakkan. Jika hanya bisa berdoa, lakukan,” katanya.
Selain penanganan darurat, Ujang menekankan pentingnya memperbaiki kerusakan lingkungan yang menjadi faktor risiko utama banjir dan longsor. Rehabilitasi hutan, menurut dia, membutuhkan waktu panjang dan komitmen berkelanjutan. “Menanam pohon tidak instan. Saya menanam durian saja dua tahun baru tiga meter,” ujarnya.
Baik Yanuar maupun Ujang menegaskan bahwa bencana di penghujung tahun ini harus menjadi refleksi nasional. Mereka berharap pemerintah—apa pun status bencana yang ditetapkan—mengutamakan percepatan pemulihan di daerah terdampak serta memastikan kebijakan mitigasi berjalan secara sistemik dan konsisten.
(Anton)
