SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan penggerebekan gudang beras yang dilakukan Satgas Pangan terhadap gudang milik PT Indo Beras Unggul (IBU) di Bekasi yang diduga mengoplos beras bersubsidi bukanlah beras untuk rakyat sejahtera (rastra). Rastra merupakan beras subsidi pemerintah bagi warga miskin dengan penerima rastra mendapatkan 15 kg beras kualitas premium setiap bulan dan hanya membayar Rp1.600 per kg sebagai harga tebus.
Sementara PT Tiga Pilar Sejahtera Food selaku induk usaha PT IBU dalam penjelasannya melalui surat ke Bursa Efek Indonesia tertanggal 21 Juli 2017 mengklarifikasi bahwa beras tersebut bukan beras yang ditujukan untuk Program Rastra atau juga beras bantuan bencana. Disebutkan, PT IBU membeli gabah dari petani dan beras dari mitra penggilingan lokal dan tidak membeli atau menggunakan beras bersubsidi.
Seperti diketahui sebanyak 1.161 ton beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU) di Kabupaten Bekasi disita Satgas Pangan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menduga perusahaan tersebut telah rugikan negara ratusan triliun.
“Ini nggak main-main. merugikan masyarakat dan negara, sampai nilainya ratusan triliun (rupiah),” kata Tito saat penggerebekan, Kamis (20/7/2017) malam.
Pabrik tersebut berlokasi di Jalan Rengas KM 60 Kecamatan Kedung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tito tampak didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Ketua KPPU Syarkawi Rauf saat mendatangi lokasi.
Tito menjelaskan, pihaknya akan memeriksa 15 orang terkait penggerebekan ini. Setelah itu baru ditentukan tersangka utamanya.
“Kita akan periksa 15 orang itu, lalu kita tentukan mana tersangka utama dan tersangka pembantu. Kita kenakan Undang-undang konsumen dan pasal 382 bis KUHP,” ujarnya.
Produsen beras cap Ayam Jago itu memanipulasi label dalam kemasan. Mereka menjual beras subsidi dengan label beras premium.
“Mereka menjual beras medium seharga beras premium. Beras subsidi dikemas seolah-olah barang premium supaya harganya tinggi sekali,” ujar Tito.
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (TPSF), selaku induk usaha dari PT Indo Beras Utama (IBU) membantah seluruh tuduhan itu. Anton Apriyantono, Komisaris Utama dan Komisaris Independen perseroan menyangkal semua tuduhan itu.
“Tuduhan itu tak benar semua, apa yang dimaksud mengoplos? Kalau beras yang maksud itu beras premium, beras bisa dari sana sini, yang penting memenuhi kriteria yang ditetapkan,” kata Anton.
Anton yang juga mantan Menteri Pertanian itu juga menegaskan pembelian harga gabah yang tinggi dari petani sudah seharusnya dilakukan. Ia tak terima bila masalah ini dianggap jadi sebuah persoalan. “Beli gabah dengan harga tinggi itu memang yang diharapkan petani, kalau begitu namanya dzolim,” kata Anton.
Selaku Komisaris PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk akan balik menuntut kepada pihak-pihak yang melakukan tudingan. “Apa maksudnya membuat kebohongan publik, kita akan tuntut balik,” tegas Anton.
“PT IBU itu anak perusahaan PT TPS foods. TPSF merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2003 yang pada awalnya hanya bergerak di bisnis makanan (TPS Food). Perseroan memiliki dua produk utama yaitu makanan dasar dan beras. Kode sahamnya di bursa adalah AISA.
Untuk makanan dasar mereka punya produk Mie Ayam 2 Telor, Mie Superior, Bihun Superior, Bihun Jagung, Bihunku. Untuk makanan ringan perseroan memproduksi Taro, Bravo, Gulas, Mie Kremez. Di bisnis beras, TPSF memiliki berbagai beras kemasan antara lain Maknyuss, Cap Ayam Jago, Jatisari, Istana Bangkok, Desa Cianjur, Beras Rumah Adat, Rojolele Dumbo.
Kinerja perusahaan ini cukup positif, pada triwulan I-2017, TPSF meraup penjualan Rp1,457 triliun, laba tahun berjalan Rp118 miliar.
Saham AISA langsung melorot ketika dibuka pada perdagangan Jumat (21/7). Hingga akhir sesi pertama, AISA melorot 24,9 persen menjadi Rp 1.205. Para investor ramai-ramai melepaskan saham AISA setelah munculnya berita tentang pengoplosan tersebut.
Menurut tim riset Ciptadana Sekuritas, sulit bagi AISA untuk kembali dari berita buruk hari ini. “Menurut kami, para konsumen akan mengurangi pembelian semua penawaran dari AISA, karena konsumen menyadari produk yang disebut premium itu sebenarnya berkualitas rendah. Diperlukan waktu dua pekan bagi konsumen untuk bereaksi dan mencari alternatif,” demikian tim riset Ciptadana.
Selain itu, pesaing AISA yaitu HOKI diperkirakan akan mengalami kenaikan penjualan dari dampak substitusi tersebut. Sedangkan AISA mungkin akan menerima hukuman melalui larangan operasional atau sangsi yang mungkin akan menggerus cadangan kas mereka. Sementara itu, saham PT Boeyoeng Putra Sembada (HOKI) pesaing AISA naik 5,45 persen pada akhir sesi pertama menjadi Rp 426.
Sedangkan Dr.Andi Akmal Pasludfin, SP, MM, anggota Komisi IV DPR RI,
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam Rapat Kerja DPR RI Komisi IV bersama Kementerian Pertanian yang diwarnai permintaan maaf Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada PKS.
Amran meminta maaf pada PKS dan menjelaskan bahwa kementerian pertanian tidak pernah punya maksud untuk mengaitkan PKS pada pusaran polemik kasus penggerebekan gudang beras di Bekasi milik PT. Indo Beras Unggul (IBU), anak usaha Tiga Pilar Sejahtera Tbk.
Sebelumnya, Akmal mengkritik keras pemerintah langsung dihadapan menteri bahwa ia melihat pemerintah pada kasus beras ini tidak kompak dan terlihat bersandiwara. Disisi lain Kementerian Pertanian, Polri dan Kementerian Perdagangan menyatakan beras premium Maknyos dan Ayam Jago produksi PT. IBU hasil oplosan raskin atau rastra. Disisi lainnya Kemensos dan Bulog menyatakan tidak ada beras raskin / rastra yang dioplos. Ini merupakan pertunjukan kelas rendah yang ditampilkan pemerintah kepada rakyatnya.
Selain itu, tambah Akmal, penyajian data tentang beras oleh pemerintah, baik pemikiran tentang subsidi, tentang HET, tentang serapan beras dan produksi beras semua janggal dan tidak masuk akal. Tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun politis, ucap Kapoksi IV FPKS ini.
“Pernyataan kritis yang keras ini diterima pemerintah dengan argument, bahwa pemerintah murni menjalankan kasus hukum dan tidak berkaitan dengan PKS. Mentan sudah minta maaf pada PKS di forum Anggota Komisi IV di rapat kerja yang bersifat terbuka”, pungkas Andi Akmal Pasluddin.
(tjo; foto ist
