SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Universitas Brawijaya sepakat melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024.
Dalam sambutannya, Sekretaris Kemenko PMK Andie Megantara mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini penting karena perguruan tinggi memiliki sumber daya yang dapat memberikan sudut pandang pemikiran melalui sumbangsih teori dan kajian lapangan yang dimiliki.
“Kami mencoba kembali ke kampus untuk belajar sekaligus berbagi pengetahuan. Kami juga ingin mengajak rekan-rekan untuk lebih banyak mengkaji isu-isu kemiskinan dan jaminan sosial yang sekarang jarang ditemui,” ujar Andie saat memberikan pidato kunci dalam Forum Akademik Menuju Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman di Aula Gedung F Lantai 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, pada Kamis (7/9).
Sementara itu, Rektor Universitas Brawijaya Widodo menyampaikan pihaknya menyambut baik upaya yang sedang dibangun oleh Kemenko PMK. Menurutnya permasalahan pengentasan kemiskinan memang perlu diselesaikan bersama melalui kolaborasi lintas sektor dan melibatkan banyak pihak.
“Kita memang perlu menyatukan kekuatan, saling melengkapi antar pemerintah dan perguruan tinggi,” kata Widodo.
Sejalan dengan itu, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) memang telah mengamanatkan pentingnya koordinasi antara sektor pemerintah dan non-pemerintah, termasuk diantaranya perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam PPKE melalui kontribusi kepakarannya dalam pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, hingga pengabdian masyarakat.
Selain itu, saat mengisi diskusi dalam forum akademik, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono juga menjelaskan ada akumulasi pengetahuan di dalam perguruan tinggi yang dapat mendorong pemerintah dalam menyelaraskan program dan strategi pengentasan kemiskinan di lapangan. Perguruan tinggi yang memiliki berbagai macam rumpun keilmuan sejalan dengan kompleksitas persoalan kemiskinan yang ditemui di lapangan.
“Faktor penyebab kemiskinan itu multi-dimensi. Oleh karena itu perlu banyak melibatkan berbagai aktor dan dilihat dari banyak kaca mata, termasuk peran dari perguruan tinggi,” ujar Nunung.
Sejalan dengan Nunung, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DJPK, Kementerian Keuangan Jaka Sucipta juga mengakui persoalan kemiskinan ekstrem terjadi karena banyak faktor. Sehingga diperlukan keterpaduan sinergi, termasuk di dalamnya perlu ada konvergensi pendanaan. Sehingga sinergi pendanaan antara anggaran belanja nasional dan daerah perlu dilakukan.
Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu turut menyampaikan kondisi kemiskinan ekstrem di Kota Malang. Ia mengatakan pada 15 tahun terakhir telah mengalami tren penurunan dari 7,22 persen pada tahun 2008 menjadi 4,37 persen di tahun 2022. Namun begitu, Ia mengatakan capaian tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang sebesar 3,77 persen di akhir tahun 2024.
“Kami masih perlu bekerja keras untuk menuntaskan ini. Semoga melalui kerja sama ini dapat memberikan dorongan yang lebih serius dari perguruan tinggi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kota Malang,” ujar Rahayu.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Abdul Ghofar menyampaikan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain penelitian serta analisis kebijakan dan inovasi,
program penyediaan pendidikan dan pelatihan, hingga program penumbuhan kewirausahaan sosial.
“Setidaknya sejumlah program ini dapat dilakukan oleh perguruan tinggi, sebagian diantaranya telah juga kami lakukan. Semoga kedepan melalui kolaborasi ini dapat lebih meningkatkan ketiga peran tersebut,” kata Ghofar.
Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman yang telah dilakukan, digelar juga “Lokakarya Penajaman Menuju Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” yang diikuti oleh pimpinan serta tenaga pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Lokakarya penajaman tersebut dilakukan agar dapat lebih menguatkan kolaborasi dan langkah teknis yang akan dilakukan selanjutnya.
