SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma mengaku prihatin atas banyaknya kejadian keracunan makanan yang diduga akibat Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak program ini bergulir pada Januari 2025 lalu.
Terbaru sebanyak 200 siswa di SMP Negeri Kota Kupang mengalami keracunan pada Selasa (22/7) usai menyantap MBG sehari sebelumnya (21/7). Sebelumnya, tercatat ribuan siswa mengalami keracunan makanan ini diantaranya tersebar Cianjur, Bogor, Sukoharjo, Sumba Timur hingga Bombana.
Di Bombana pada 23 April 2025, sejumlah siswa di SDN 33 Kasipute mengalami mual dan muntah usai mencium bau tidak sedap dari paket makanan MBG. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 53 dari 1.026 kotak makanan yang dibagikan dalam kondisi tidak layak konsumsi.
Kemudian di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, sekitar 29 siswa SD Katolik Andaluri mengalami keracunan ringan setelah menyantap makanan MBG pada 18 Februari 2025. Mereka dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan.
“Kami di Komite III DPD RI yang juga concern di bidang kesehatan sekaligus pendidikan sangat menyayangkan kejadian keracunan MBG yang terus berulang. Saya menyoroti perihal tata kelola, terutama pengendalian standar keamanan pangan atau food safety yang masih lemah. Temuan kami di DPD RI, ternyata pelaksanaan MBG ini belum melibatkan BPOM hingga di tingkat SPPG (red, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), meski telah ada MoU BPOM dengan BGN sejak awal,” kata Filep kepada awak media, Jumat (25/7/2025).
“Makanan dan minuman dalam paket MBG harus ada jaminan keamanan pangan mulai dari bahan baku, proses memasak, alat dan lingkungan dapur produksi hingga distribusinya. Misalnya suplai bahan baku mentah ikan harusnya ketat, jika perlu dari unit pengolahan ikan yang memiliki HACCP, standar ini sangat lazim dalam perikanan. Sertifikat Halal tidak cukup, harus dilengkapi HACCP. Hal-hal ini masuk dalam serangkaian pengendalian standar keamanan pangan sebagai jaminan,” jelas Filep.
Lebih lanjut, Pace Jas Merah ini menambahkan, tata kelola dari suplai hingga distribusi harus diawasi dengan ketat. Misalnya, penanganan makanan jadi harus dikendalikan seperti suhu, cara pengemasan hingga waktu distribusi agar tidak menjadi celah pertumbuhan bakteri yang memicu keracunan.
Tak hanya itu, senator Papua Barat ini juga menekankan bahwa selain keamanan pangan, kandungan gizi juga harus diperhatikan sebagaimana makanan bergizi. Menurutnya, proporsi dan komposisi asupan gizi seimbang dalam satu piring MBG juga memerlukan keterlibatan ahli gizi agar sejalan dengan cita-cita program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini untuk mendukung Generasi Indonesia Emas 2045.
“Memberikan makanan bergizi ke anak kita sangat penting melibatkan pihak-pihak atau otoritas berkompeten, bila perlu melibatkan kalangan profesional seperti ahli gizi yang mengerti susunan makanan dan minuman gizi seimbang. Apalagi tidak semua daerah memiliki ahli gizi. Para ahli yang berkompeten ini juga harus mengawal yakni memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan di lapangan. Masalah kita juga soal akses ke daerah dan ke penerima manfaat program, maka program nasional ini memang harus benar-benar dikelola dengan baik,” sebut Filep.
“Pada dasarnya, kami mendukung program ini, dan saya setuju dengan Ketua DPD RI, bahwa pengawasan program MBG harus diperketat, juga tata kelolanya diperhatikan dengan baik. Harapan kita, program ini bisa mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) seperti mengurangi kemiskinan, pengentasan kelaparan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, serta pendidikan yang berkualitas,” tutupnya.
(Anton)
