SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Sejak kasus pertama Covid-19 ditemukan pada awal Maret 2020 lalu, kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak berjalan normal dan terpaksa dilakukan dengan cara virtual. Hal tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua Umum DPP PKB yang juga sebagai Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid, mengingat hingga saat ini pemerintah belum memiliki konsep yang baku mengenai sistem pendidikan virtual.
Menurut Jazilul, sistem pendidikan virtual seperti sekarang ini dipastikan akan menjadi masalah dalam proses transfer pengetahuan, karena dinilai belum ada konsep penyelamatan pendidikan. Hal itu menunjukkan tidak ada kreativitas dalam pengembangan pendidikan.
“Soal belajar virtual itu tidak bisa diukur. Apakah sudah efektif? Kan belum diketahui hasilnya. Menurut saya ini belum jelas, dan itu masih tergantung kemampuan sekolah, dan orang tua. Kan ini butuh biaya besar. Masih belum ada konsep penyelamatan pendidikan. Itu menunjukkan tidak ada kreativitas dalam pengembangan pendidikan,” terangnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/6/2020).
Baca juga: Jazilul Fawaid: Terancam Berdampak Lost Generation, Pendidikan Harus Jadi Prioritas
Dikatakan Jazilul hingga saat ini masih banyak guru maupun orangtua yang kesulitan dalam melaksanakan pendidikan jarak jauh bagi anak didiknya.
“Sekarang saja banyak guru, dosen, orangtua yang kesulitan. Mereka tidak bisa mengoperasikan (sistem virtual). Dosen ngomong, dikira mahasiswa dengar padahal tidak dengar. Jadi pemerintah jangan hanya mengumumkan jumlah pasien setiap hari di televisi, tapi bagaimana televisi itu juga bisa dipakai untuk siaran pendidikan. Kalau pengumuman jumlah pasien Covid-19 itu mungkin sekarang cukup seminggu sekali,” katanya.
Lebih dalam Jazilul mengatakan, besaran dana untuk kalangan pesantren yang hanya diplot 2,3 triliun Rupiah, alokasi anggaran tersebut tidak hanya untuk pesantren, tapi juga kegiatan keagamaan Islam lainnya.
“Anggaran itu kecil sekali. Apalagi untuk lembaga pendidikan agama Islam yang lain juga. Untuk pesantren saja nggak cukup, maka 2,3 triliun rupiah itu tidak ada gunanya. Karena pesantren saja ada 28.000,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah bakal mengucurkan dana 2,36 triliun rupiah untuk pesantren guna menunjang kegiatan saat pemberlakuan new normal. Dana tersebut diberikan lantaran pemerintah ingin memberi perhatian lebih terhadap sektor pendidikan keagamaan yang turut terdampak pandemi Covid-19. (DSK)
