SUARAINDONEWS. COM, Jakarta – Pernyataan itu ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan, Idrus Marham dalam merespons kritik publik terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang merencanakan pembangunan gedung baru untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga umat Islam di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Kritik tersebut sebelumnya viral melalui video TikTok akun Anton R, yang menyoroti kontras antara rencana pembangunan gedung lembaga Islam di pusat Jakarta dengan kondisi kemiskinan, stunting, serta buruknya infrastruktur pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam video itu ditampilkan kondisi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Soe yang atapnya bocor dan dinilai tidak layak huni.
“Anak-anak sekolah di NTT masih belajar di gedung yang bocor saat hujan. Tapi Presiden justru membangun gedung mewah di Jakarta,” ujar narasi dalam video tersebut. Anton juga menegaskan bahwa masyarakat NTT merasa belum mendapatkan perhatian yang adil dari negara.
Menanggapi hal itu, Idrus Marham menilai kritik tersebut sebagai masukan yang sah dan perlu dihargai. Namun, Idrus mengingatkan agar publik tidak mencampuradukkan antara tataran kebijakan nasional dan tataran teknis pelaksanaan di lapangan.
“Kalau bicara soal kemiskinan, makanan, stunting, pendidikan, itu semua sudah ada kebijakannya. Presiden sudah menetapkan itu sebagai prioritas program nasional,” kata Idrus.
Ia mencontohkan adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan dan rehabilitasi sekolah, serta berbagai program pengentasan kemiskinan yang telah masuk dalam agenda pemerintahan.
Menurut Idrus, persoalan yang masih muncul di lapangan bukan lagi soal arah kebijakan, melainkan soal bagaimana kebijakan itu dijalankan. “Di dalam sebuah pemerintahan harus dipahami, ada pengambil kebijakan dan ada pelaksana kebijakan. Kalau ada sekolah bocor, distribusi makanan bermasalah, itu masuk ke wilayah teknis pelaksanaan kebijakan,” ujarnya.
Idrus menegaskan, urusan teknis pelaksanaan berada pada pemerintah daerah dan kementerian terkait. Karena itu, kritik publik seharusnya juga diarahkan untuk mendorong perbaikan koordinasi dan pengawasan di level bawah, bukan semata-mata menyalahkan Presiden.
“Presiden sudah mengambil kebijakan: pendidikan harus prioritas, kemiskinan harus diatasi, stunting harus diturunkan. Itu semua sudah tertuang dalam Asta Cita.
Sekarang bagaimana pelaksanaannya di bawah, itu yang harus dibenahi,” kata Idrus.
Terkait pembangunan gedung MUI dan lembaga Islam di Bundaran HI, Idrus kembali menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berdiri sendiri dan tidak mengorbankan program kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, penguatan lembaga keagamaan justru memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas sosial, moral, dan persatuan nasional.
Meski demikian, Idrus menilai kritik dari masyarakat seperti yang disampaikan melalui media sosial tetap penting sebagai alarm sosial. Idrus menyebut masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi Presiden untuk menegur dan mengingatkan para pelaksana teknis di lapangan.
“Apa yang disampaikan itu patut didengar dan dihargai. Itu masukan yang bagus. Tapi harus ditempatkan secara proporsional, agar kita melihat pemerintahan ini secara utuh,” ujarnya.
Idrus menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak bisa dilihat secara parsial. Menurutnya, tantangan terbesar bukan pada ketiadaan kebijakan, melainkan memastikan setiap kebijakan benar-benar bisa dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya hingga ke daerah paling tertinggal, pungkas Idrus.
