SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Mantan Menteri Sosial sekaligus Penasehat DPP BK PRMI, Idrus Marham, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 di Jakarta.
Menurut Idrus, keputusan Pramono bukan sekadar reaksi emosional atau populis, melainkan sikap berprinsip yang menegaskan martabat bangsa, solidaritas kemanusiaan, dan konsistensi diplomasi Indonesia.
“Selama Israel belum mengakui Palestina, kita tidak punya dasar moral maupun diplomatik untuk bersikap seolah normal,” tegas Idrus dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (10/10/2025).
Ia menilai, memberi ruang bagi atlet Israel di tengah tragedi kemanusiaan di Gaza justru dapat ditafsirkan sebagai pelemahan posisi Indonesia di mata dunia. Idrus menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak boleh luntur hanya karena alasan teknis penyelenggaraan olahraga.
“Kita harus teguh menjaga komitmen luar negeri kita. Pengakuan terhadap Israel hanya akan menyusul bila mereka mengakui negara Palestina,” ujarnya.
Lebih jauh, Idrus mengingatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta panitia penyelenggara kejuaraan untuk mempertimbangkan dampak diplomatik dan moral dari keputusan tersebut.
“Ini bukan sekadar teknis olahraga. Ini menyangkut moral, politik luar negeri, dan posisi Indonesia di hadapan dunia,” tambahnya.
Pramono Anung: “Visanya Gak Usah Dikeluarin Saja”
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara terbuka meminta agar visa bagi atlet Israel tidak dikeluarkan.
“Kalau saya, yang paling penting visanya gak usah dikeluarin saja, supaya gak ke Jakarta. Karena gak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.
Pramono menilai, kehadiran atlet Israel di tengah penderitaan warga Gaza bisa memicu reaksi emosional masyarakat Indonesia.
“Pasti akan membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi seperti ini. Memorinya masih melekat di kita semua,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa sikapnya sejalan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB yang telah menjelaskan arah politik luar negeri Indonesia.
“Pidato Pak Presiden sudah clear. Jadi gak perlu diterjemahkan lagi,” ucap Pramono.
Prabowo: Hubungan Diplomatik Hanya Jika Palestina Diakui
Dalam wawancara dengan Reuters di Paris, Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel hanya jika negara itu mengakui kemerdekaan Palestina.
“Kami siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel apabila negara itu mengakui Palestina secara sah,” ujar Prabowo.
Pernyataan ini kemudian kembali ditegaskan dalam pidatonya di PBB, menunjukkan keseimbangan diplomasi Indonesia yang berpihak pada perdamaian dua negara tanpa mengorbankan prinsip keadilan.
Konsistensi Diplomasi Indonesia
Penolakan terhadap delegasi Israel bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam berbagai ajang internasional sebelumnya, Indonesia juga menolak kehadiran kontingen Israel karena tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.
Dukungan Idrus Marham terhadap langkah Pramono Anung mempertegas bahwa diplomasi Indonesia tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan konstitusi, bukan tekanan global.
“Ini bukan tindakan intimidatif, tapi bentuk konsistensi. Kita harus menjaga integritas bangsa di tengah tekanan dunia,” pungkas Idrus.
(Anton)
