SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar Forum Konsultasi Publik bertajuk ‘Penyusunan Standar Pelayanan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)’ di Ruang Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran DPR RI, serta sebagai langkah menuju Zona Integritas.
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Helmizar, menjelaskan bahwa forum ini merupakan upaya untuk mengungkit Reformasi Birokrasi (RB) terkait dengan Zona Integritas. Dalam konteks ini, proses revisi anggaran di DPR RI menjadi fokus penting, terutama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
“Perbaikan yang diharapkan adalah pada saat proses perencanaan penyusunan anggaran, kita harus benar-benar sesuai dengan rencana yang sudah kita tetapkan bersama,” ujarnya.
Dalam forum ini, seluruh unit kerja diharapkan dapat memberikan masukan terkait proses revisi anggaran. Biro Perencanaan dan Organisasi sedang menyusun perbaikan Peraturan Sekjen mengenai mekanisme revisi anggaran di lingkungan Setjen DPR RI.
Helmizar menegaskan bahwa dalam proses revisi DIPA, pihaknya akan mengedepankan peraturan layanan yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Forum ini juga bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan alokasi anggaran yang efektif dan berkualitas.
Turut hadir dalam Forum Konsultasi Publik ini sejumlah pejabat tinggi di Kesetjenan DPR RI, seperti Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, yang menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan anggaran DPR RI.
Dengan adanya forum ini, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam pengelolaan anggaran DPR RI yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
(Anton)
