SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, angkat bicara soal maraknya fenomena Rojali (Rombongan Jarang Beli) dan Rohana (Rombongan Hanya Nanya) yang belakangan ramai diperbincangkan di berbagai pusat perbelanjaan dan media sosial. Ia menilai, fenomena yang sempat dianggap lucu itu justru mengungkap realitas getir ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.
“Mereka bukan sedang iseng. Mereka sedang bertahan di tengah sulitnya hidup. Kalau rakyat mulai ramai-ramai datang ke mal atau pusat perbelanjaan hanya untuk lihat-lihat tanpa belanja, itu alarm bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” tegas Mufti dalam keterangannya, Rabu (31/7).
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, munculnya Rojali dan Rohana adalah refleksi nyata rapuhnya kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Ia menyebut fenomena ini sebagai jeritan rakyat yang sedang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, pasca pandemi dan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kebijakan Pemerintah Dinilai Tak Pro-Rakyat
Ironisnya, lanjut Mufti, di tengah tekanan ekonomi yang dialami rakyat, pemerintah justru gencar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang makin membebani masyarakat kecil.
“Rakyat hari ini tidak pegang uang. Tapi pemerintah justru seperti menutup mata. Mulai dari rencana pajak influencer, pajak UMKM online, hingga pemblokiran rekening hanya karena tak aktif tiga bulan. Ini semua bikin rakyat tambah sesak,” tegas Mufti.
Ia juga mengkritik pendekatan pemerintah yang dinilainya lebih keras kepada rakyat kecil dibanding terhadap para pelaku pelanggaran besar.
“Negara makin galak ke rakyat kecil, tapi lembek ke para perampok besar. Kebijakan seperti ini tidak akan menyelamatkan ekonomi, justru membuat masyarakat makin takut untuk bergerak,” katanya.
UMKM dan Daya Beli Melemah
Mufti juga menyoroti dampak fenomena Rojali dan Rohana terhadap para pelaku usaha kecil. Banyak pelaku UMKM, katanya, mulai resah bukan karena mal sepi pengunjung, tapi karena semakin banyak orang hanya datang tanpa belanja. Ini menunjukkan turunnya daya beli masyarakat secara signifikan.
“Kalau sektor UMKM lumpuh, maka ekonomi nasional pun ikut terganggu. Pemerintah seharusnya berpikir bagaimana mendorong rakyat bisa bertahan, bukan malah mempersempit ruang geraknya,” ujarnya.
Desakan Agar Pemerintah Berpihak pada Rakyat
Mufti mendesak pemerintah untuk menghentikan kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat dan kembali fokus pada pemulihan ekonomi dari akar rumput. Ia menekankan pentingnya keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan dalam situasi yang makin sulit ini.
“Rojali dan Rohana bukan sekadar konten lucu di medsos. Ini adalah potret nyata rakyat yang sedang gelisah. Kita harus dorong kebijakan yang berpihak, bukan yang membuat rakyat makin berat napasnya,” tutupnya.
(Anton)
