SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya penghematan dan pengurangan kebocoran anggaran dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025. Dalam acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/12), Prabowo menyerukan agar pejabat pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan anggaran.
“Kurangi pemborosan, kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus sekali lagi saya tekankan, hemat, kita harus kurangi kebocoran dari anggaran, saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,” ujar Prabowo.
Presiden juga mengimbau pimpinan daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat.
“Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat,” tambahnya.
Prabowo mengarahkan perhatian pada pengeluaran yang tidak produktif, termasuk biaya untuk seremoni, kajian, dan seminar.
“Sekarang saatnya mengatasi masalah langsung!” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengapresiasi peluncuran e-katalog versi 6.0, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Katalog ini versi 6.0 diharapkan dapat mengurangi 20-30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi sampai dengan 40-50%,” katanya.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga menyoroti manfaat dari e-katalog versi 6.0.
“Melalui pengembangan e-Katalog versi 6.0, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah,” ujar Luhut.
Luhut menjelaskan lima dampak positif dari implementasi e-katalog. Pertama, penghematan biaya melalui pengurangan 20-30 persen pengadaan. Kedua, efisiensi waktu proses pengadaan yang kini dapat dipercepat berkat otomatisasi sistem digital.
“Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi,” jelas Luhut.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Keempat, peningkatan partisipasi penyedia barang dan jasa. Kelima, optimalisasi anggaran dengan analisa data untuk memastikan pengeluaran strategis dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kelima, optimalisasi anggaran dengan melibatkan analisa data dalam sistem digital,” tandas Luhut.
Dengan peluncuran e-katalog dan komitmen untuk mengurangi kebocoran anggaran, pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi penggunaan APBN demi kesejahteraan rakyat.
(ANTON)
