SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Indonesia bukan satu-satunya negara yang membangun atau merancang ibu kota baru. Sejumlah negara di berbagai kawasan dunia juga pernah mengambil langkah serupa, dengan alasan mulai dari mengurangi kepadatan kota lama, menyebarkan pembangunan ke wilayah lain, hingga membangun pusat pemerintahan yang lebih modern.
Namun, perkembangan proyek tersebut tidak sama. Ada negara yang sudah menjalankan pusat pemerintahan baru, ada yang secara bertahap memindahkan lembaga negara, dan ada pula yang rencananya masih menghadapi berbagai tantangan.
Berikut lima negara yang menarik untuk melihat bagaimana proyek ibu kota baru berkembang.
- Indonesia – Ibu Kota Nusantara
Indonesia membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru untuk menggantikan Jakarta.
Pembangunan IKN diarahkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa sekaligus mengurangi beban Jakarta yang selama puluhan tahun menjadi pusat pemerintahan, ekonomi dan bisnis.
Hingga 2026, pembangunan fisik IKN masih terus berlangsung. Otorita IKN menyatakan pembangunan Tahap II terus dipercepat untuk mewujudkan kawasan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia.
Perkembangan terbaru juga menunjukkan aktivitas pembangunan semakin terlihat. Sejumlah bangunan dan infrastruktur mulai berdiri di kawasan inti IKN, sementara investasi terus diarahkan masuk ke kawasan tersebut.
Pemerintah juga telah menetapkan IKN sebagai ibu kota politik mulai 2028.
Meski begitu, perjalanan IKN masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pembiayaan, pembangunan infrastruktur, menarik penduduk dan kegiatan ekonomi, hingga persoalan lingkungan.
Pada awal September 2026, kawasan sekitar IKN bahkan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Reuters melaporkan sekitar 400 hektare wilayah di sekitar Nusantara terdampak kebakaran, sehingga pemerintah melakukan operasi modifikasi cuaca dan water bombing untuk mencegah api meluas.
Artinya, IKN sudah jauh melewati tahap wacana. Kota baru tersebut benar-benar sedang dibangun, tetapi proses menjadikannya pusat pemerintahan yang sepenuhnya berfungsi masih berlangsung.
- Mesir – New Capital
Mesir merupakan salah satu negara yang paling serius membangun pusat pemerintahan baru.
Kota tersebut berada sekitar 40–45 kilometer sebelah timur Kairo. Pemerintah Mesir membangunnya untuk mengurangi kepadatan Kairo yang telah berkembang menjadi salah satu kawasan metropolitan terbesar di Afrika.
Kota baru tersebut dirancang sebagai pusat pemerintahan, bisnis dan administrasi modern.
Perkembangannya sudah cukup jauh. Berbagai kantor pemerintahan telah digunakan dan kegiatan resmi negara mulai banyak dilakukan di kawasan tersebut.
Pada 2026, New Capital juga terus mendapatkan fasilitas pendukung, termasuk pengembangan transportasi yang menghubungkannya dengan kawasan Kairo.
Laporan terbaru pada Juli 2026 menyebut New Administrative Capital semakin mendapatkan momentum politik karena semakin banyak kegiatan resmi pemerintah berlangsung di sana. Namun, tantangannya masih ada, terutama karena tingkat hunian kawasan permukiman belum setinggi yang diharapkan.
Mesir dengan demikian menjadi contoh bahwa membangun kota baru tidak cukup hanya dengan mendirikan gedung pemerintahan. Pemerintah juga harus membuat masyarakat mau tinggal, bekerja dan beraktivitas di dalamnya.
- Korea Selatan – Sejong
Korea Selatan mempunyai model yang berbeda.
Negara ini tidak langsung memindahkan seluruh fungsi ibu kota Seoul. Sebaliknya, pemerintah secara bertahap memindahkan berbagai fungsi administrasi ke Sejong.
Sejong dikembangkan sebagai pusat administrasi untuk mengurangi konsentrasi penduduk, perusahaan, infrastruktur dan lembaga pemerintah di kawasan Seoul.
Perkembangan terbaru sangat menarik.
Pada 3 September 2026, pemerintah Korea Selatan mengumumkan rencana membangun kantor kepresidenan di Sejong yang ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2029.
Pemerintah juga berencana memindahkan sekitar 350 lembaga publik dari kawasan metropolitan Seoul. Proses pemindahan tersebut dijadwalkan mulai 2027.
Selain itu, Korea Selatan juga merencanakan pembangunan gedung tambahan Majelis Nasional di Sejong yang ditargetkan selesai pada 2033.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Seoul belum ditinggalkan sebagai pusat utama Korea Selatan. Seoul tetap menjadi pusat ekonomi dan budaya, sementara Sejong terus diperkuat sebagai pusat administrasi dan pemerintahan.
Model Korea Selatan ini menarik karena pemindahan ibu kota dilakukan secara bertahap, bukan dengan memindahkan seluruh pemerintahan dalam satu waktu.
- Iran – Rencana Memindahkan Ibu Kota
Iran memiliki persoalan yang berbeda.
Tehran telah menjadi ibu kota Iran sejak akhir abad ke-18. Namun, kota tersebut menghadapi berbagai masalah seperti kepadatan penduduk, polusi, kemacetan, tekanan terhadap sumber daya air dan persoalan lingkungan.
Karena itu, pemerintah Iran dalam beberapa tahun terakhir kembali membahas kemungkinan memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah selatan, khususnya kawasan Makran dan sekitar Chabahar.
Kawasan Makran dipandang memiliki posisi strategis karena berada di pesisir dan dekat jalur perdagangan laut.
Namun, hingga 2026, rencana tersebut belum bisa disamakan dengan pembangunan IKN Indonesia atau New Capital Mesir.
Pemindahan ibu kota Iran masih menghadapi persoalan biaya yang sangat besar, pembangunan infrastruktur serta kondisi ekonomi dan politik negara.
Dengan demikian, Iran lebih tepat disebut sebagai negara yang sedang mengkaji atau merencanakan pemindahan ibu kota, bukan negara yang sudah membangun ibu kota baru yang siap digunakan.
- Sudan Selatan – Ramciel
Sudan Selatan juga mempunyai rencana ibu kota baru bernama Ramciel untuk menggantikan Juba.
Ramciel berada di wilayah Lakes dan lokasinya dianggap lebih berada di tengah-tengah Sudan Selatan.
Gagasan tersebut muncul karena pemerintah ingin mempunyai pusat pemerintahan yang lokasinya lebih strategis dan dapat menghubungkan berbagai wilayah negara.
Presiden Salva Kiir bahkan pernah membentuk komite tingkat tinggi untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota dari Juba ke Ramciel.
Namun, persoalannya tidak sederhana.
Ramciel masih membutuhkan infrastruktur dasar dalam jumlah besar. Kawasan tersebut belum memiliki fasilitas publik dan jaringan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan fungsi sebuah ibu kota.
Karena itu, Ramciel sampai sekarang masih lebih tepat disebut sebagai proyek atau rencana ibu kota masa depan Sudan Selatan.
Dari lima negara tersebut, terlihat bahwa membangun ibu kota baru bukan pekerjaan sederhana.
Indonesia dan Mesir sudah berada pada tahap pembangunan dan pengoperasian fungsi pemerintahan di kota baru. Korea Selatan memilih model pemindahan bertahap melalui Sejong. Sementara Iran dan Sudan Selatan masih menghadapi perjalanan panjang untuk mewujudkan rencana pemindahan ibu kota mereka.
Ada satu kesamaan dari berbagai proyek tersebut, yakni keinginan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu kota lama.
Namun, membangun gedung pemerintahan ternyata bukan bagian tersulit.
Tantangan sebenarnya adalah membuat kota baru tersebut hidup.
Dibutuhkan jalan, transportasi, air bersih, listrik, sekolah, rumah sakit, lapangan pekerjaan, pusat ekonomi hingga masyarakat yang benar-benar mau tinggal di sana.
Karena itu, keberhasilan sebuah ibu kota baru pada akhirnya bukan hanya diukur dari seberapa megah gedung pemerintahannya, tetapi dari apakah kota tersebut mampu menjadi tempat tinggal dan pusat aktivitas baru bagi masyarakat.
(Riana P)
