SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Anggota DPD RI provinsi NTT, Abraham Paul Liyanto mengaku banyak perubahan pembangunan daerah perbatasan oleh Priseden Jokowi. Namun di periode kedua, dia berharap lebih banyak actionnya.
“DPD atau kita wakil daerah yang punya perbatasan ini sangat berharap, bahwa Pemerintah juga melibatkan seluruh stakeholder terutama di beranda-beranda ini, sehingga kita juga bisa sama seperti negara lain,” katanya dalam dialog Kenegaraan dengan tema ‘Kompleksitas Daerah Perbatasan Beranda Indonesia?’ di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senayan (27/11/2019).
Hal tersebut, kata Abraham menjadi nilai tambah yang tinggi. ”Kita selalu abaikan beranda ini. Bahkan jadi masalah, jadi jalan tikus, jadi ilegal. Belum lagi sekarang kalau masalah narkoba itu masuk melalui jalur perbatasan,” katanya.
Anggota DPD RI dapil Riau, Edwin Saputra mengaku pemerintah pada masa awal pak Jokowi sangat bagus dalam membangun daerah perbatasan. “Semakin kesini, saya mohon klarifikasi juga nanti kita, tapi pengamatan kami di daerah , apalagi saya sering turun-turun ke daerah itu , minat pemerintah cenderung menurun,” katanya seraya berharap pada periode kedua ini, Presiden Jokowi menjadi konsen lagi baik infrastruktur maupun ekonomi.
Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro mengatakan pemerintah sangat serius membangun daerah perbatasan. Hal itu bisa ditunujukan dengan pembangunan seluas 2000 km daerah perbatasan di Kalimantan, KemenPUPR sudah membangun jalan sepanjang 1.700 Km. Baik yang sudah dibangun, sedang dibangun maupun yang sedang dibuka.
“Tinggal 300 km. Semoga tahun 2020 seluruh infrastruktur di perbatasan sudah selesai,” ungkapnya.
Jalan sepanjang 2.000 Km itu meliputi Entikong, Sambas, Badau, Bengkayang, Sanggau Ledo, Kapuas (Kalimantan Barat), dan Payau, Babakan, Berau (Kalimantan Timur), dan ke Timur ada Guinea Baru, perbatasan Papua dengan Papua Neugini, Australia, dan lain-lain.
“Selain infrastruktur jalan, ada juga pembangunan bandara dan pelabuhan. Dan, pembangunan massif itu akan cepat selesai jika diukung oleh 4 sumber dana; Pemda Pemrovinsi, Kabupaten, APBN dan swasta. Jika keempat itu tak bergerak, maka perlu CSR atau insentif dari perusahaan,” tegasnya
