SUARAINDONEWS. COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa keberlanjutan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) tidak boleh bergantung pada satu sumber pembiayaan.
Ia mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha membangun skema pendanaan bersama agar TBM yang tumbuh dari swadaya warga tidak berhenti beroperasi.
“Pembiayaan TBM tidak dapat terus bergantung pada satu sumber. Harus dibangun ekosistem gotong royong yang terukur, transparan, dan berkelanjutan,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/11).
Pernyataan ini menindaklanjuti temuan survei terhadap 172 pengelola TBM di 27 provinsi yang diterbitkan jurnal ASPIRASI edisi Juli 2026. Hasilnya, 58% TBM menilai koleksi bukunya tidak memadai dan hanya 18% yang menyatakan koleksinya memadai. Padahal, 49% TBM memiliki lebih dari 30 pembaca anak—tanda minat masyarakat tetap tinggi.
Persoalan pembiayaan semakin berat setelah pagu anggaran Perpustakaan Nasional RI tahun 2026 turun dari sekitar Rp721 miliar menjadi Rp377 miliar. Dampaknya, program distribusi buku ke desa dan TBM yang pada 2024–2025 menyalurkan sekitar 1.000 buku per lokasi terpaksa dihentikan sementara.
“Pemerintah daerah harus memandang TBM sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan pembangunan manusia di daerahnya, bukan sekadar kegiatan sukarela masyarakat,” tegas Rerie, sapaan akrab Lestari.
Anggota Komisi X DPR RI ini menilai, penurunan anggaran pusat tidak boleh menjadi alasan membiarkan TBM berjalan tanpa dukungan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengalokasikan dana untuk penguatan layanan literasi, termasuk melalui APBD dan dana desa sesuai ketentuan.
Rerie merinci sejumlah upaya pembiayaan yang dapat segera dibuka. Pertama, integrasi anggaran pusat dan daerah. Pemerintah daerah, ujar Rerie, dapat mengalokasikan dana untuk pengadaan koleksi, renovasi ruang baca, dan operasional TBM di wilayahnya.
Selain itu, ujar dia, keterlibatan dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dapat mendukung pengadaan buku, pelatihan pengelola, atau pendampingan program literasi di sekitar wilayah operasinya.
Selanjutnya, kemitraan dengan penerbit dan perguruan tinggi. Penerbit menyumbangkan buku, sementara itu perguruan tinggi menyediakan pendampingan kapasitas pengelola dan relawan.
Terpenting, tambah Rerie, evaluasi kebijakan fiskal yang membebani biaya produksi dan distribusi buku, termasuk pajak bahan baku kertas. Rerie berharap, harga buku lebih terjangkau sehingga daya beli TBM dan masyarakat meningkat.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini juga menyoroti Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nasional per Maret 2026 yang berada di angka 40,6, kategori rendah. Menurutnya, angka ini tidak akan bergerak tanpa intervensi pembiayaan yang nyata di tingkat akar rumput.
“Literasi adalah fondasi kedaulatan bangsa. Jika generasi penerus tak mampu menelaah informasi dengan baik karena rendahnya kemampuan literasi, hal itu berpotensi menggerus kedaulatan bangsa di masa datang,” pungkas Rerie.
(Yulianto)
