SUARAINDONEWS. COM, Jakarta — Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan bahwa transformasi transportasi hijau dan cerdas harus berorientasi pada amanat konstitusi, yakni melindungi rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus menghadirkan layanan publik yang semakin efektif, efisien, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, saat menghadiri Diskusi Publik bertajuk “Green and Smart Transportation: Inovasi Industri Transportasi Nasional untuk Keberlanjutan Masa Depan”, Rabu (17/6/2026). Diskusi ini menghadirkan akademisi, pelaku industri transportasi, komunitas transportasi, serta para pemangku kepentingan yang berperan dalam mendorong pengembangan sistem transportasi cerdas dan ramah lingkungan di Indonesia.
Dalam sambutannya, Anggota Dapil Jawa Timur VII dari Fraksi Partai Demokrat tersebut mengingatkan bahwa arah pembangunan nasional harus selalu berpijak pada tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Menurutnya, kemajuan teknologi dan pembangunan ekonomi pada akhirnya harus bermuara pada kesejahteraan rakyat.
“Konstitusi kita sudah sangat jelas. Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, pembangunan ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 harus benar-benar diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, bukan semata-mata pembangunan fisik atau infrastruktur,” ujar Ibas.
Lulusan S3 IPB University tersebut menilai bahwa perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang terpenting bukan sekadar komitmen memajukan teknologi, tetapi bagaimana teknologi itu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, lebih mudah diakses, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Dewan Penasihat KADIN itu menyoroti tren global yang mulai mengarah pada pembangunan kota cerdas, transportasi rendah emisi, dan kebijakan transportasi yang berorientasi pada netralitas karbon. Menurutnya, berbagai negara maju telah menjadikan sektor transportasi sebagai bagian penting dalam agenda pembangunan berkelanjutan.
“Negara-negara maju sudah fokus pada transportasi ramah lingkungan, smart cities, dan carbon-neutral transportation. Semua itu dilakukan untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih berkelanjutan,” jelasnya.
Di sisi lain, Indonesia juga sedang menghadapi momentum besar berupa bonus demografi dan transisi energi. Namun, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kemacetan di kawasan perkotaan, tingginya konsumsi energi, emisi transportasi, hingga ketimpangan infrastruktur antarwilayah.
“Indonesia merupakan salah satu pengguna energi terbesar di kawasan. Kita juga menghadapi tantangan emisi yang terus meningkat serta kesenjangan infrastruktur di berbagai daerah. Karena itu, transisi menuju energi baru dan terbarukan harus dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan tetap berpihak pada masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut mendorong hadirnya kebijakan yang lebih komprehensif dalam mendukung ekosistem transportasi hijau nasional. Ia menilai pemerintah perlu mempersiapkan peta jalan yang jelas agar transformasi transportasi tidak berjalan parsial.
“Apakah kita perlu roadmap kendaraan listrik yang lebih terintegrasi? Apakah insentif dan subsidi sudah tepat sasaran? Bagaimana integrasi data transportasi nasional, penguatan Intelligent Transportation System (ITS), pemanfaatan sensor berbasis Internet of Things (IoT), hingga penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam manajemen lalu lintas? Ini semua harus kita pikirkan bersama,” tegas Ibas.
Menurutnya, pemanfaatan AI juga dapat membantu meningkatkan efektivitas tata kelola transportasi apabila diintegrasikan dengan institusi terkait, termasuk kepolisian dan sektor perhubungan. Langkah tersebut diyakini dapat mempercepat terwujudnya konsep smart mobility di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Ibas juga mengingat kembali pengalaman pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang mengedepankan strategi pembangunan yang pro-pertumbuhan sekaligus pro-kesejahteraan rakyat.
“Kita pernah memiliki pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat. Prinsipnya adalah pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment. Artinya pertumbuhan ekonomi harus menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan tetap menjaga lingkungan untuk generasi mendatang,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa arah pembangunan nasional saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga memiliki semangat yang sejalan, yakni mewujudkan kedaulatan energi, memperkuat industrialisasi nasional, membangun infrastruktur strategis, serta menghadirkan keadilan ekonomi yang didukung tata kelola yang baik.
Menutup sambutannya, lulusan S2 Nanyang Technological University (Singapura) itu mengajak seluruh peserta untuk membangun kolaborasi lintas sektor demi mewujudkan masa depan transportasi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan.
“We may have different backgrounds, but we have the same goals. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sudah memiliki arsitektur besar transportasi hijau nasional? Bagaimana memastikan transisi kendaraan listrik berjalan secara adil bagi seluruh pihak? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana Indonesia dapat menjadi produsen inovasi dan teknologi, bukan sekadar konsumen?” pungkasnya.
Dalam sesi diskusi, para narasumber turut menyampaikan berbagai gagasan strategis terkait pengembangan transportasi hijau dan cerdas. Akademisi Prof. Suhono menekankan bahwa pembangunan smart nation harus dimulai dari smart city, di mana isu energi dan transportasi menjadi dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, transportasi cerdas bukan hanya soal teknologi, melainkan juga integrasi antara kebijakan, data, kecerdasan buatan, proses, dan sumber daya manusia. Ia menilai transportasi publik harus menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan agar efisiensi energi dan pengurangan emisi dapat tercapai.
Sementara itu, para pelaku industri dan komunitas transportasi menyoroti pentingnya kesiapan ekosistem dalam mendukung transisi menuju transportasi berkelanjutan. Yayan menyoroti perlunya infrastruktur pengisian daya yang memadai dan terintegrasi dengan perencanaan kota. Martinus menegaskan pentingnya smart policy dan smart regulation sebagai fondasi utama pembangunan transportasi cerdas. Sitanggang menekankan bahwa penguatan transportasi publik merupakan langkah paling efektif untuk menekan emisi transportasi darat, sementara Agus dan Tyas menyoroti tantangan biaya investasi kendaraan listrik serta kebutuhan dukungan kebijakan finansial agar ekosistem kendaraan listrik dapat berkembang secara berkelanjutan. Adapun Abdul Rahman mengingatkan pentingnya memperkuat industri dalam negeri agar Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga produsen teknologi dan inovasi transportasi masa depan.
Sejumlah anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang turut hadir dalam diskusi tersebut antara lain Kapoksi Komisi V DPR RI Lokot Nasution, Anggota Komisi V DPR RI Faujia Helga Br. Tampubolon, Anggota Komisi V DPR RI Wastam, Kapoksi Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo, Anggota Komisi XII DPR RI Hasani bin Zuber, serta Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan.
Dalam sesi tanggapan, Sartono Hutomo menegaskan bahwa keberhasilan transportasi hijau dan cerdas tidak dapat diukur hanya dari jumlah kendaraan listrik atau digitalisasi layanan transportasi. Menurutnya, yang lebih penting adalah kemampuan Indonesia membangun ekosistem energi dan transportasi yang terintegrasi, rendah emisi, dan berdaya saing. Ia juga menekankan pentingnya percepatan energi terbarukan, hilirisasi nikel dan baterai, kesiapan infrastruktur, pengembangan SDM, serta kepastian hukum dan keberlanjutan regulasi.
Lokot Nasution menambahkan bahwa konsep transportasi cerdas harus memenuhi prinsip hemat, bermanfaat, dan terintegrasi. Ia mengungkapkan bahwa pembahasan regulasi terkait transportasi terus berkembang, termasuk dialog dengan komunitas pengemudi ojek online yang ingin beralih ke kendaraan listrik namun masih menghadapi keterbatasan daya beli. Sementara itu, Faujia Helga Br. Tampubolon mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan hingga wilayah timur Indonesia yang masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur. Wastam menilai transisi menuju transportasi hijau harus diiringi efisiensi di berbagai sektor lainnya. Adapun Marwan Cik Asan menegaskan bahwa peningkatan daya saing industri transportasi nasional membutuhkan dukungan regulasi dan skema pembiayaan yang mampu memperkuat ekosistem kendaraan listrik dan industri mobilitas nasional secara keseluruhan.
Sebagai penutup, Ibas berharap diskusi publik ini tidak berhenti pada pertukaran gagasan semata, melainkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan
(Anton)
