SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Otoritas Filipina memutuskan untuk melakukan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk produk otomotif berupa mobil penumpang/kendaraan (passenger cars/vehicles, AHTN 8703) dan kendaraan komersial ringan (light commercial vehicles, AHTN 8704) untuk semua negara yang melakukan ekspor ke Filipina, salah satunya Indonesia.
BMTPS tersebut berbentuk cash bond dengan nilai PHP 70.000/unit untuk mobil penumpang/kendaraan dan PHP 110.000/unit untuk kendaraan komersial ringan.
Menyikapi hal ini, pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memperjuangkan agar Indonesia
terlepas dari pengenaan BMTPS tersebut.
“Kami akan terus melakukan berbagai langkah dan upaya agar Indonesia terbebas dari
pengenaan BMTPS ini. Pemerintah Filipina seharusnya memiliki bukti kuat sebelum menerapkan
pengenaan BMTPS terhadap produk otomotif Indonesia. Pengenaan BMTPS tersebut harus
didasari bukti empiris yang kuat bahwa industri domestik Filipina mengalami kerugian serius
akibat barang impor yang salah satunya berasal dari Indonesia,” ujar Menteri Perdagangan RI
Muhammad Lutfi.
Dalam surat resminya, Kementerian Perdagangan dan Industri (DTI) Filipina selaku otoritas
penyelidikan menginformasikan bahwa pengenaan BMTPS akan berlaku selama 200 hari dimulai
sejak dikeluarkannya customs order Filipina. Custom order tersebut diperkirakan dikeluarkan
pada Januari 2021.
Dalam keputusan tersebut, Indonesia dikenakan BMTPS untuk produk mobil
penumpang/kendaraan dalam bentuk cash bond sekitar Rp20 juta/unit tetapi dikecualikan untuk
produk mobil penumpang impor dalam bentuk completely knocked-down; semi knocked-down;
kendaraan bekas; serta kendaraan untuk tujuan khusus seperti ambulans, kendaraan jenazah,
kendaraan listrik, dan kendaraan mewah dengan harga di atas USD 25 ribu (free on board). Selain
itu, Indonesia juga dikecualikan/tidak menjadi subjek BMTPS untuk produk kendaraan kendaraan
komersial ringan.
“Industri otomotif Indonesia semakin tumbuh dan telah menjadi produk ekspor andalan. Saya
harap penggunaan instrumen tindakan pengamanan (safeguard) dan pengenaan BMTPS harus
dipertimbangkan secara matang, karena instrumen ini pada dasarnya hanya dapat digunakan
sebagai tindakan pengamanan darurat (emergency measures) pada lonjakan impor yang
diakibatkan hal-hal yang tidak terduga (unforeseen development) dan mengakibatkan kerugian
serius pada industri domestik,” terang Mendag Lutfi.
Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Didi Sumedi. Menurutnya,
pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah terhadap kebijakan pemerintah Filipina.
“Pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah dan akan tetap menyampaikan keberatannya
pada berbagai forum atas pengenaan BMTPS oleh Filipina tersebut. Hari ini (13/01), kami telah
menyampaikan keberatan dan pembelaan tersebut secara formal,” tegas Didi.
Didi menambahkan, argumen yang digunakan otoritas Filipina dalam pengenaan BMTPS ini
sangat lemah dan tidak sejalan dengan kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade
Organization/WTO). Hal tersebut dapat menjadi poin pertimbangan otoritas Filipina untuk
meninjau ulang penyelidikan safeguard yang saat ini masih berlangsung.
“Diharapkan penyelidikan ini dihentikan dan bea masuk tindakan pengamanan/safeguard measure yang
bersifat definitif tidak dikenakan Filipina,” papar Didi.
Filipina memulai penyelidikan safeguard pada 17 Januari 2020 berdasarkan permohonan dari
Philippine Metal Workers Alliance (PMA), yaitu serikat pekerja yang anggotanya terdiri dari
gabungan pekerja perusahaan otomotif di Filipina. PMA mengklaim mengalami kerugian serius
akibat lonjakan impor otomotif pada periode 2014—2018.
Didi menjelaskan, berdasarkan data BPS, nilai ekspor mobil penumpang Indonesia ke Filipina
pada 2017—2019 mengalami fluktuasi.
“Pada 2017 ekspor mobil penumpang tercatat sebesar USD 1,20 miliar, pada 2018 turun menjadi USD 1,12 miliar, dan pada 2019 meningkat sedikit menjadi USD 1,13 miliar. Melalui data tersebut dapat dilihat bahwa tidak terjadi lonjakan impor yang signifikan dari Indonesia yang mendasari penyelidikan safeguard oleh Filipina,” tutup Didi. (wwa)
