SUARAINDONEWS.COM, Tanjungpinang – Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyoroti ketimpangan pertumbuhan ekonomi di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Kepulauan Riau. Menurutnya, meski Batam menunjukkan kemajuan pesat, daerah lain seperti Bintan dan Karimun belum merasakan dampak signifikan dari kebijakan perdagangan bebas tersebut.
“Free trade zone ini seharusnya memberikan dampak yang merata. Namun berdasarkan paparan dari kepala daerah dan wakil gubernur, terlihat pertumbuhan ekonomi masih sangat timpang. Batam maju, tapi Bintan dan Karimun tertinggal,” ujar Dede Yusuf saat memimpin pertemuan di Kantor Gubernur Kepri, Senin (29/9/2025).
Ia menjelaskan, salah satu penyebab ketimpangan tersebut adalah struktur kelembagaan Badan Pengelola (BP) FTZ yang berada langsung di bawah Presiden dan setara dengan kementerian. Kondisi ini, kata Dede, membuat pemerintah daerah tidak dapat terlibat secara penuh dalam pengelolaan pembangunan di kawasan FTZ. “Ada tumpang tindih kewenangan. Pemerintah daerah tidak bisa in charge langsung karena badan pengelola itu berhubungan langsung dengan pusat,” jelasnya.
Dede juga mengingatkan bahwa ketimpangan pertumbuhan ekonomi berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan aktivitas ilegal di kawasan perbatasan. “Kalau pertumbuhan tidak merata, akan muncul kesenjangan. Gap itu bisa memicu inflasi, perdagangan ilegal, hingga peredaran narkoba dan perdagangan orang (TPPO),” tegasnya.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu menegaskan, Komisi II DPR RI akan mendorong perbaikan regulasi dan tata kelola FTZ agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas oleh masyarakat Kepri. “Jangan sampai FTZ hanya menguntungkan satu wilayah saja. Semua daerah di Kepulauan Riau harus merasakan dampaknya,” tutup Dede. (AM)
