SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, rivalitas antarnegara besar, konflik berkepanjangan di berbagai kawasan, serta percepatan transformasi digital dunia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus memperkuat perannya, tidak hanya sebagai lembaga legislatif di dalam negeri, tetapi juga sebagai aktor penting dalam diplomasi internasional dan pengawasan pembangunan nasional.
Melalui diplomasi parlemen, DPR RI aktif memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di berbagai forum dunia sekaligus mengawal pelaksanaan program-program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mulai dari dukungan terhadap kemerdekaan Palestina hingga pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), DPR RI menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk memastikan kebijakan negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perkembangan geopolitik dunia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan meningkatnya polarisasi politik dan ekonomi antarnegara. Konflik di Timur Tengah, perang Rusia-Ukraina, ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, krisis energi, gangguan rantai pasok global, hingga ancaman keamanan digital menjadi tantangan yang membutuhkan kerja sama lintas negara.
Dalam konteks tersebut, diplomasi parlemen menjadi salah satu instrumen penting yang melengkapi diplomasi pemerintah atau yang dikenal sebagai second track diplomacy.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa DPR RI akan terus memperkuat diplomasi parlemen sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian dunia dan melindungi kepentingan nasional Indonesia.
“Pada situasi ketidakpastian global saat ini maka DPR RI akan terus memperkuat diplomasi parlemen melalui kerja sama antarparlemen,” ujar Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Menurut Puan, berbagai konflik yang terjadi di sejumlah kawasan dunia harus diselesaikan melalui jalur dialog, diplomasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional.
“DPR RI menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui dialog, diplomasi serta penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan kemanusiaan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari diplomasi parlemen, DPR RI aktif membangun hubungan dan kerja sama dengan berbagai organisasi parlemen dunia, antara lain:
- Inter-Parliamentary Union (IPU);
- ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA);
- Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC);
- MIKTA Parliamentary Forum;
- Forum parlemen negara-negara BRICS;
- Berbagai kerja sama bilateral dengan parlemen negara sahabat.
Melalui forum-forum tersebut, DPR RI menyuarakan berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan kepentingan global, mulai dari perdamaian dunia, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, transformasi digital, keamanan siber, perlindungan hak asasi manusia, hingga ketahanan pangan dan energi.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menilai diplomasi parlemen memiliki keunggulan tersendiri karena mampu membuka ruang komunikasi yang lebih fleksibel dibanding jalur diplomasi formal pemerintah.
“Jalur parlemen sering membuka kanal komunikasi yang tidak dapat dijangkau oleh diplomasi eksekutif melalui hubungan personal antaranggota parlemen dan dialog informal,” kata Syahrul.
Menurutnya, kehadiran Indonesia dalam forum-forum internasional bukan sekadar representasi formal, melainkan kesempatan untuk ikut membentuk norma internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional.
“Kehadiran kita di forum global bukan sekadar representasi formal, melainkan kesempatan emas untuk ikut membentuk norma internasional yang selaras dengan kepentingan nasional Indonesia,” ujarnya.
Peran aktif DPR RI di berbagai forum internasional semakin mendapat pengakuan dunia.
Salah satu pencapaian penting adalah ketika Ketua DPR RI Puan Maharani diminta menjadi Duta Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk mempromosikan kepemimpinan perempuan di parlemen dunia.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden IPU Tulia Ackson dalam pertemuan bilateral pada Sidang Umum IPU ke-148 di Jenewa, Swiss.
Penunjukan tersebut menjadi pengakuan internasional atas kontribusi Indonesia dalam mendorong keterwakilan dan kepemimpinan perempuan di lembaga legislatif.
Dalam berbagai forum internasional, DPR RI secara konsisten menyuarakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina dan mendorong penyelesaian konflik secara damai.
Komitmen tersebut sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa di dunia.
Melalui forum IPU, PUIC, maupun pertemuan bilateral antarparlemen, DPR RI terus mendorong penghentian konflik kemanusiaan serta perlindungan terhadap warga sipil di Gaza.
Selain aktif di forum global, DPR RI juga memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara.
Pada 2024, DPR RI menjadi tuan rumah pertemuan kedua Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang mempertemukan Indonesia dengan parlemen negara-negara Pasifik.
Forum tersebut menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama pembangunan, kemitraan strategis, serta memperluas dialog di kawasan Indo-Pasifik.
Di tingkat regional, DPR RI juga terus mendorong penguatan sentralitas ASEAN melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
Puan Maharani menilai penyelenggaraan AIPA Caucus 2026 di Indonesia akan menjadi momentum penting memperkuat diplomasi parlemen Indonesia di kawasan.
“AIPA Caucus 2026 yang akan diselenggarakan di Indonesia dapat menjadi momentum dalam memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia untuk mendorong solidaritas kawasan dan menjaga stabilitas regional,” ujarnya.
Diplomasi parlemen tidak hanya berkaitan dengan isu politik dan keamanan internasional. DPR RI juga memanfaatkan hubungan antarparlemen untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional.
Salah satu capaian penting adalah pembentukan sekitar 102 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen negara sahabat.
Melalui jaringan tersebut, DPR RI berupaya membuka peluang kerja sama baru di bidang:
- investasi;
- perdagangan;
- energi;
- ekonomi hijau;
- transformasi digital;
- pendidikan dan teknologi;
- transisi energi bersih.
Upaya tersebut bertujuan memperluas pasar bagi produk Indonesia, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Perubahan global tidak hanya terjadi di sektor geopolitik dan ekonomi, tetapi juga pada perkembangan teknologi.
Saat ini data, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), keamanan siber, semikonduktor, pusat data, dan komputasi awan menjadi faktor penting yang menentukan daya saing suatu negara.
Karena itu, DPR RI menjadikan transformasi digital sebagai salah satu agenda strategis dalam diplomasi parlemen.
Menurut Syahrul Aidi Maazat, ancaman keamanan kini tidak lagi hanya bersifat konvensional.
“Ruang digital telah menjadi bagian integral dari keamanan nasional. Parlemen tidak boleh bersikap pasif,” tegasnya.
Melalui berbagai forum internasional, DPR RI mendorong kerja sama dalam perlindungan data pribadi, tata kelola kecerdasan buatan yang bertanggung jawab, keamanan siber, serta perlindungan masyarakat dari ancaman disinformasi lintas negara.
Selain menjalankan diplomasi internasional, DPR RI juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan nasional.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan periode 2025–2029 sebagai tahap awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 menuju Indonesia Emas 2045.
Visi tersebut menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi, sumber daya manusia unggul, ketahanan pangan dan energi yang kuat, serta ekonomi yang berdaya saing global.
Dalam konteks tersebut, DPR RI menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Salah satu program strategis yang mendapat perhatian khusus DPR RI adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui perbaikan gizi anak-anak, penurunan angka stunting, serta peningkatan kesehatan ibu dan anak.
Melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, serta berbagai mekanisme pengawasan lainnya, DPR RI secara aktif memantau pelaksanaan program tersebut.
Pengawasan dilakukan terhadap:
- kualitas makanan;
- keamanan pangan;
- distribusi logistik;
- efektivitas penggunaan anggaran;
- ketepatan sasaran penerima manfaat.
Bagi DPR RI, pengawasan terhadap MBG bukan semata-mata persoalan administrasi, melainkan upaya memastikan hak jutaan anak Indonesia untuk memperoleh asupan gizi yang layak sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045.
Selain MBG, DPR RI juga mengawasi berbagai program prioritas nasional lainnya seperti:
- pembangunan Sekolah Rakyat;
- penguatan layanan kesehatan;
- pembangunan infrastruktur;
- ketahanan pangan;
- hilirisasi industri;
- pengembangan energi baru terbarukan;
- transformasi digital;
- peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
Dalam sistem demokrasi, fungsi pengawasan DPR menjadi bagian penting dari mekanisme checks and balances guna memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan efektif dan berpihak kepada rakyat.
Setiap rupiah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di tengah perubahan global yang berlangsung cepat, pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, kembali memperoleh relevansinya.
“Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya.”
Pesan tersebut tidak sekadar menggambarkan besarnya potensi sumber daya alam Indonesia, tetapi juga mengandung makna strategis tentang pentingnya kedaulatan ekonomi dan penguasaan teknologi oleh bangsa sendiri.
Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia serta kekayaan mineral strategis lainnya seperti tembaga, bauksit, timah, dan emas, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia pada abad ke-21.
Namun, keberhasilan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan mengolah sumber daya tersebut melalui industrialisasi, hilirisasi, inovasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
Di tengah memanasnya geopolitik global, berkembangnya ekonomi digital, serta meningkatnya persaingan teknologi antarnegara, DPR RI terus menjalankan dua peran strategis secara bersamaan.
Di tingkat internasional, DPR RI memperkuat diplomasi parlemen untuk menjaga kepentingan nasional, memperjuangkan perdamaian dunia, dan memperbesar posisi tawar Indonesia di panggung global.
Di dalam negeri, DPR RI mengawal pelaksanaan program pembangunan nasional agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan diplomasi parlemen dan fungsi pengawasan DPR RI bukanlah jumlah forum internasional yang dihadiri ataupun banyaknya rapat yang dilaksanakan, melainkan sejauh mana seluruh upaya tersebut mampu menghadirkan kesejahteraan rakyat, memperkuat kedaulatan bangsa, dan membawa Indonesia menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045.
(Anton)
