SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Mantan Anggota Komite Etik FIFA, Dali Tahir kembali menyoroti PSSI di bawah kepemimpinan Mochamad Iriawan yang terus melakukan pelanggaran. akrab dipanggil Iwan Bule. Salah satu yang jelas terlihat posisi Plt Sekjen PSSI, Yunus Nusi yang terus dipertahankan meski FIFA menunda pelaksanaan Piala Dunia U 20 2021 menjadi pada 2023.
“PSSI tidak bisa terus menutupi berbagai pelanggaran statuta FIFA yang dilakukan termasuk mempertahankan posisi Yunus Nusi sebagai Plt Sekjen hingga Piala Dunia U 20 ditunda. Konsekuensi dari pelanggaran statuta itu pasti akan menimbulkan sanksi dari FIFA,” kata Dali Tahir yang dihubungi (17/2).
Menurut Dali Tahir, posisi Sekjen itu tidak boleh dirangkap Yunus Nusi yang juga tercatat sebagai anggota Exekutif Committee (Exco) PSSI .
“Sekjen itu posisinya hanya pegawai yang menjalankan keputusan Exco dan tidak berhak berbicara dalam rapat kalau tidak diminta Exco. Ini kan jelas pelanggaran dimana Yunus tetap dipertahankan menjabat sebagai Plt Sekjen meski sudah lebih dari tiga bulan dan pelaksanaan Piala Dunia U 20 ditunda,” ungkapnya.
Dalam menjalankan kebijakan PSSI, kata DaliTahir, banyak keputusan PSSI yang dibuat Mochamad Iriawan tanpa persetujuan Exco PSSI. Padahal, Iwan Bule panggilan akrab Mochamad Iriawan itu sebagai Ketua Exco PSSI.
“Iwan Bule tidak boleh mengeluarkan keputusan tanpa mendapat persetjjuan Exco PSSI. Presiden FIFA saja tidak bisa membuat keputusan tanpa melibatkan Exco,” tegasnya.
Ketika ditanyakan apa sanksinya?, Dali Tahir yang juga Ketua Tim Perumus Statuta PSSI menjawab, “Bisa sampai di banned atau dilarang ikut dalam kompetisi resmi FIFA dan juga berpengaruh terhadap penyelenggaan tuan rumah Piala Dunia U 20 2021. Perlu dicatat bahwa FIFA itu memiliki sikap ” zero tolerance ” atau toleransi nol dalam menghadapi para pelanggar statuta .”
Dijelaskan Dali, Presiden FIFA, Sepp Blatter bersama Exco FIFA menetapkan agar semua federasi sepakbola anggota FIFA mengadopsi statuta FIFA pada tahun 2000. Khusus bagi PSSI, katanya, statuta itu sebagai pengganti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjadi pedoman PSSI saat itu.
“PSSI adalah salah satu Federasi di Asia yg men adopsi Statuta di tahap awal dan kebetulan saya ditunjuk PSSI menjadi Ketua Tim Persiapan Statuta PSSI. Kami berunding di Zurich, Kuala Lumpur dan Jakarta hampir selama 2 tahun dimana akhirnya Statuta PSSI di terima FIFA,” ujarnya.
Maksud dan tujuan diberlakukannya statuta kepada semua Federasi anggota FIFA, kata Dali, agar terjadi keseragaman dalam menjalankan organisasi. “Harus selalu kita pahami bahwa penguasa tunggal sepakbola dunia adalah FIFA. Apalagi, banyak manfaat yang dinikmati anggota FIFA , dari kursus ke pelatihan: wasit, inspektur pertandingan, kepelatihan organisasi dan juga bantuan finansial yang rutin,” ungkapnya.
Dia juga mengingatkan Indonesia pernah dihukum FIFA selama 1 tahun karena melanggar statuta FIFA . Oleh karena itu, sangatlah penting bagi PSSI untuk patuh pada statuta FIFA/PSSI. “Saat ini terlalu banyak hal yang EXCO PSSI yang gagal faham tentang statuta FIFA/PSSI. Salah satunya adalah menempatkan anggota Exco untuk menjabat sebagai Plt Sekjen PSSI. Ini conflict of interest dan tidak dibenarkan karena fungsi Exco hanyalah pemutus kebijakan,” tandasnya.
Satu-satunya anggota Exco AFC dua periode dan Komite Etik FIFA dari Indonesia yang belum tergantikan sampai saat ini menjelaskan secara detail fungsi para Direktur dan Komite yang membuat kebijakan yang dikoordinasikan dengan SekJen PSSI yang statusnya adalah pegawai PSSI. Sedangkan Exco diwajibkan untuk mengadakan rapat 3-4 kali dalam setahun guna memutuskan draft keputusan yang sudah disiapkan para direktur dan Komite.(***yok/tjoek
