SUARAINDONEWS.COM, Jakarta-Ketua Komite IV, Elviana mengungkapkan pihak terus mencari masukan, saran dan aspirasi daerah sebagai dasar untuk merancang dan membahas RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah. Hingga saat ini, Komie IV telah memperoleh masukan yang komprehensif dan empirik dari KADIN, APINDO, APKASI dan APEKSI, terkait kondisi investasi dan penanaman modal di daerah.
“Investasi dan penanaman modal sangat penting untuk diatur, karena menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, ” kata Elviana saat menyoroti kondisi investasi daerah dalam kunjungan kerja di Padang, Sumbar, Selasa (28/1/2020).
Elviana mengatakan memberikan apresiasi kondisi investasi di Sumbar. Meskipun potensi SDA di Provinsi Sumbar ini tergolong kurang, namun pertumbuhan ekonominya masih terjaga. “Hal ini tidak lepas dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pemprov. Misalnya pengembangan pariwisata yang berkontribusi positif bagi ekonomi Sumbar,” kata Elviana
Elviana menambahkan selama ini, Komite IV seringkali menemui kendala untuk menemukan aset atau modal daerah . Misalnya di Provinsi Sumbar terkait keberadaan hutan lindung, tapi aset-asetnya dimiliki pihak lain. Untuk itulah kunker ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan masukan yang pada akhirnya ditemukan solusi untuk peningkatan ekonomi daerah.
“Komite IV DPD RI akan menampung masukan dan aspirasi dari berbagai daerah, baik daerah yang investasinya tinggi maupun yang belum tetapi memiliki inovasi-inovasi untuk menjaga perekonomian daerahnya,” tambah Elviana , ” kata Senator dari provinsi Jambi seraya mengatakan RUU Investasi dan Penanaman Modal Daerah akan dimasukkan ke Prolegnas tahun 2021.
Sementara Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menegaskan Sumbar sangat butuh investor. Dengan kondisi daerah yang tidak banyak memiliki potensinya, Irwan meminta dukungan semua pihak agar investor di Sumbar semakin ramai.
Irwan juga menyadari Pendapat Asli Daerah (PAD) Sumbar sangat kecil. Sekitar 6 persn dari 94 persen APBD masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). PAD yang kecil tidak bisa membuat ruang gerak yang luas untuk menyejahterakan rakyat. “Prinsip kami, bagaimana agar perizinan mudah, murah, cepat. Ada juga tim ad hock untuk mengurus investasi ini. Sehingga kenyamaan investor terjaga,” tambah Gubernur.(Bams)
