SUARAINDONEWS. COM, JAKARTA — KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026–2031. Gus Kikin terpilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Penetapan Gus Kikin dilakukan setelah sembilan anggota AHWA bermusyawarah terhadap lima nama calon Ketua Umum PBNU yang sebelumnya diajukan oleh peserta muktamar.
Anggota AHWA KH Anwar Iskandar membacakan keputusan tersebut di hadapan peserta Muktamar ke-35 NU.
“Setelah melakukan musyawarah dari lima nama calon yang diajukan, maka anggota Ahlul Halli wal Aqdi secara mufakat memutuskan untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2026–2031,” ujar Anwar.
Sejumlah media nasional juga melaporkan bahwa Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan sebelumnya. Berdasarkan laporan Tirto, Gus Kikin memperoleh 472 suara, mengungguli empat kandidat lainnya, sebelum keputusan akhir ditetapkan melalui mekanisme AHWA.
Dengan terpilihnya Gus Kikin, struktur kepemimpinan PBNU periode 2026–2031 kini terdiri dari KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum. Detik juga melaporkan bahwa penetapan Rais Aam dilakukan melalui musyawarah sembilan anggota AHWA sebelum kemudian hasilnya disahkan dalam forum Muktamar.
Menanggapi hasil Muktamar tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Forum Nasional IKA PTKIN se Indonesia, Idrus Marham menyampaikan ucapan selamat kepada KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin.
Idrus menilai kombinasi keduanya merupakan pasangan kepemimpinan yang ideal untuk memperkuat posisi dan peran NU, baik dalam menjaga tradisi keagamaan Ahlussunah Wal Jamaah maupun dalam melahirkan pemikiran Inovatif merespons dan pembentukan perubahan sesuai tuntutan zaman.
“Semoga dengan terpilihnya pasangan ini, KH Miftach dan Gus Kikin, merupakan duet ideal yang dapat memastikan penguatan posisi dan peran Nahdlatul Ulama dalam memelihara tradisi keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah, sekaligus melahirkan pemikiran-pemikiran inovatif dalam pembentukan peradaban kemanusiaan sesuai tuntutan dan kebutuhan zaman,” kata Idrus.
Pernyataan Idrus tersebut sejalan dengan gagasan yang dituangkannya dalam buku Nahdlatul Ulama dan Tantangan Peradaban: Memantapkan Arah, Menata Kepemimpinan, Membangun Masa Depan Nahdlatul Ulama.
Dalam buku tersebut, Idrus menyoroti perjalanan sejarah NU sekaligus tantangan yang akan dihadapi organisasi tersebut di masa mendatang. Buku itu disebut sebagai refleksi mengenai pentingnya arah kepemimpinan dan peran NU dalam menghadapi perubahan zaman.
Gagasan mengenai masa depan NU juga mendapat perhatian dalam forum bedah buku karya Idrus yang digelar pada 24 Agustus 2026. Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis ketika itu menekankan bahwa NU perlu mengolaborasikan kekuatan ilmu, akhlak, dan tata kelola organisasi yang solid untuk menjawab tantangan global.
Karena itu, Idrus mengingatkan agar kepemimpinan baru PBNU tidak dipandang sebatas pergantian Pengurus organisasi. Menurut dia, NU merupakan organisasi besar dengan posisi strategis dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, hingga peradaban.
“Perlu diingatkan bahwa Organisasi ini adalah Nahdlatul Ulama, bukan Nahdlatu As Siyasah,” ujar Idrus.
Bagi Idrus, posisi strategis tersebut menuntut NU untuk mampu menjaga akar tradisi sekaligus menghadirkan gagasan baru. Tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, kata dia, harus tetap menjadi fondasi, sementara inovasi pemikiran diperlukan agar NU mampu menjawab kebutuhan zaman.
Dengan kepemimpinan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan Gus Kikin sebagai Ketua Umum, Idrus berharap PBNU periode 2026–2031 mampu memperkuat konsolidasi organisasi, merawat tradisi keagamaan Ahlussunnah Wal-Jamaah sekaligus meningkatkan kontribusi NU dalam kehidupan bangsa dan menghadapi tantangan peradaban yang semakin kompleks.
(Yulianto)
