SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Partai Golkar telah merampungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 yang berlangsung intensif dan produktif. Forum ini menghasilkan 10 pernyataan politik yang menjadi rekomendasi strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi di seluruh tingkatan.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa Rapimnas yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir menjelang tengah malam mencerminkan keseriusan partai dalam mengelola organisasi dan menyusun agenda politik secara matang.
“Semua pembahasan bersifat internal dan difokuskan untuk memperkuat konsolidasi agar Partai Golkar tetap solid dan siap menghadapi tantangan ke depan,” ujar Bahlil usai menutup Rapimnas di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (20/12).
Rapimnas membahas tiga agenda utama, yakni penguatan organisasi, program prioritas partai, dan pernyataan politik, yang dibahas dalam suasana musyawarah, terbuka, dan kebersamaan.
Dalam 10 pernyataan politik tersebut, Partai Golkar mengusulkan Pilkada melalui DPRD dengan menekankan partisipasi publik, serta merekomendasikan penyempurnaan sistem Pemilu proporsional terbuka guna mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.
Golkar juga mendorong transformasi kerja sama politik menuju Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, tidak hanya untuk kontestasi Pilpres, tetapi juga dilembagakan dalam kerja sama di parlemen dan pemerintahan.
Pernyataan politik Rapimnas turut menyampaikan empati kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta menegaskan doktrin Karya Kekaryaan sebagai instrumen mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Di bidang global, Partai Golkar mendukung penuh politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah geopolitik, termasuk peran aktif dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza.
Golkar juga menegaskan ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan 8 persen, peningkatan kesejahteraan di Papua pascapemekaran, penegakan hukum yang berwibawa, serta penguatan peran masyarakat sipil dan masyarakat algoritma dalam demokrasi Indonesia.
(Anton)
