SUARAINDONEWS.COM, MAKASSAR — Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat penyiapan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan vokasi. Salah satu langkahnya dilakukan dengan mendorong Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar agar menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri internasional.
Upaya tersebut disampaikan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, saat memantau pelaksanaan pelatihan di Poltekpar Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (7/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Dzulfikar menekankan pentingnya pemetaan potensi pendidikan vokasi agar terhubung langsung dengan peluang dan kebutuhan kerja di negara tujuan penempatan, terutama sektor pariwisata, perhotelan, pelayaran, dan industri kapal pesiar atau cruise line.
“Kita harus mampu memetakan kebutuhan dan peluang kerja yang tersedia di luar negeri. Pendidikan dan pelatihan vokasi harus benar-benar terhubung dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar negara tujuan penempatan,” ujar Dzulfikar.
Menurutnya, peluang kerja di industri pariwisata global tidak cukup hanya mengandalkan keterampilan teknis. Calon pekerja juga harus memiliki kemampuan bahasa asing, kedisiplinan, serta pemahaman terhadap budaya dan lingkungan kerja di negara tujuan.
Selain itu, pemahaman mengenai tugas, tanggung jawab, isi kontrak kerja, serta hak dan kewajiban pekerja menjadi bekal penting sebelum mereka diberangkatkan ke luar negeri.
Dalam pertemuan bersama jajaran Poltekpar Makassar, KP2MI turut membahas penguatan praktik kerja dan program pemagangan melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan, mahasiswa, dan dunia industri.
Pengalaman langsung di lingkungan kerja dinilai penting agar peserta didik tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Dzulfikar juga menyoroti perlunya kesamaan pemahaman mengenai istilah dan skema pemagangan. Sebab, praktik pemagangan dalam sistem pendidikan di Indonesia dapat memiliki karakteristik berbeda dengan skema persiapan kerja yang berlaku di sejumlah negara tujuan.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri diperlukan agar proses pelatihan serta pemagangan berjalan sesuai ketentuan.
Selain kompetensi, pembahasan juga mencakup berbagai kendala penempatan calon pekerja migran, mulai dari persyaratan administrasi, sertifikasi kompetensi, hingga pengurusan visa dan izin kerja.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah proses penempatan pekerja ke Jepang. Dalam pertemuan tersebut dibahas adanya kendala pada tahapan pengurusan visa dan izin kerja, meskipun calon pekerja telah memperoleh respons positif dari pihak industri.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan bekerja di luar negeri tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis. Kelengkapan dokumen dan pemenuhan prosedur penempatan juga menjadi faktor penting yang harus dipersiapkan sejak awal.
Poltekpar Makassar dinilai memiliki potensi menjadi mitra strategis KP2MI dalam menyiapkan tenaga kerja sektor pariwisata dan industri jasa yang memiliki daya saing global.
Melalui kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan vokasi, dan dunia industri, penyiapan calon pekerja migran diharapkan semakin terarah, mulai dari pendidikan, pelatihan, sertifikasi, hingga akses terhadap peluang kerja di luar negeri.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda Indonesia, dengan memastikan calon pekerja migran memiliki kompetensi yang sesuai serta menjalani proses penempatan secara prosedural, aman, dan terlindungi.
(yulianto)
